Kritik Ketum Parpol yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, AHY: Tidak Logis, Tidak Adil, Tak Berpihak kepada Rakyat!

Agung Sandy Lesmana

Minggu, 27 Februari 2022 | 14:23 WIB
Kritik Ketum Parpol yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, AHY: Tidak Logis, Tidak Adil, Tak Berpihak kepada Rakyat!
Ketum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (tangkapan layar/video)

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak merupakan wacana yang tidak logis karena bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi. Diketahui sejumlah ketua partai politik seperti Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Zulkifli Hasan setuju jika Pemilu 2024 ditunda

"Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikemukakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2).

Lebih lanjut, AHY juga menyoroti perihal kemunculan wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar.

"Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada yang membaik, itu lambat," ujarnya.

Dengan demikian, AHY memandang wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat.

Lalu berkenaan dengan pemikiran bahwa penundaan Pemilu 2024 dibutuhkan agar Indonesia mampu berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, menurutnya, hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan alasan menunda pesta demokrasi.

"Saat Pilkada 2020, dikatakan juga tidak ada negara mana pun yang menunda pemilu dan pilkada hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Dijalankanlah Pilkada 2020, padahal itu sedang gawat-gawatnya pandemi. Jadi artinya, bangunan narasi (penundaan Pemilu 2024) yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat," tegas AHY.

Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19, seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan sanak saudara yang meninggal karena virus tersebut.

baca juga

Bahkan, ujar AHY melanjutkan, masyarakat juga tengah dihadapkan pada persoalan minyak goreng yang langka dan mahal.

Oleh karena itu, menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak sepatutnya dikumandangkan, terlebih jika diperuntukkan bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan. Hal tersebut, ujar AHY, hanya akan menambah masalah di Tanah Air, mencederai hati nurani, dan akan memundurkan demokrasi Indonesia. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ungkap Ada 3 Jalan Tunda Pemilu, Yusril: Saya Duga Presiden Jokowi Tak Mau Lakukan Itu, Risiko Politiknya Terlalu Besar

Ungkap Ada 3 Jalan Tunda Pemilu, Yusril: Saya Duga Presiden Jokowi Tak Mau Lakukan Itu, Risiko Politiknya Terlalu Besar

News | Minggu, 27 Februari 2022 | 12:51 WIB

Gaduh Pemilu Ditunda Hingga Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Hanya Kekuatan Civil Society Yang Dapat Membendungnya

Gaduh Pemilu Ditunda Hingga Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Hanya Kekuatan Civil Society Yang Dapat Membendungnya

News | Minggu, 27 Februari 2022 | 12:05 WIB

Elit Politik Paksakan Pemilu 2024 Ditunda, KSPI: Bakal Terjadi People Power

Elit Politik Paksakan Pemilu 2024 Ditunda, KSPI: Bakal Terjadi People Power

Bekaci | Minggu, 27 Februari 2022 | 11:45 WIB

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Duga Ada Bargaining Politik yang Dimotori Cak Imin

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Duga Ada Bargaining Politik yang Dimotori Cak Imin

Jakarta | Minggu, 27 Februari 2022 | 09:05 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×