- Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi perombakan ratusan pejabat Kemenkeu yang dilakukan oleh mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
- Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meminta pembatalan rotasi pejabat karena ada nama yang tidak melewati prosedur asesmen resmi.
- Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakan perombakan ratusan pejabat tersebut menjadi salah satu faktor pemecatannya.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara akan mengevaluasi perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu, sebelum jabatannya dicopot oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin kemarin.
Diketahui Purbaya sempat merombak jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi non-Eselon.
Pelantikan tersebut digelar pada Kamis (10/9/2026), dengan pejabat yang dilantik berasal dari eselon II, III, dan IV. Khusus untuk eselon III, terdapat sekitar 350 pejabat yang dilantik.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," kata Menkeu Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Suahasil menyebut, pihaknya saat ini masih menunggu usulan dari seluruh pejabat Eselon I Kemenkeu, dalam hal ini para Direktur Jenderal (Dirjen). Menurutnya, penunjukkan pejabat Kemenkeu seharusnya ada prosedur yang mesti dilakukan oleh seluruh unit.
"Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi," paparnya.
![Sertijab Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) ke Suahasil Nazara (kiri) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). [Dok. Kemenkeu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/15/67676-suahasil-nazara-purbaya-yudhi-sadewa-sertijab-menkeu.jpg)
Suahasil juga memastikan kalau evaluasi terkait ratusan pejabat Kemenkeu bisa menciptakan sinergi terjadi dengan baik. Terkait pembatalan status baru, ia belum bisa menegaskan keputusan tersebut.
"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," jelas Suahasil.
Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengakui kalau dirinya meminta perombakan ratusan pejabat Kemenkeu era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan.
Dirjen Pajak menyebut kalau rotasi pegawai Kemenkeu justru adalah usulannya. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa nama-nama yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
"Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management," katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (16/9/2026).
Dari sana, Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meminta ke Menkeu baru Suahasil Nazara agar pelantikan ratusan pejabat Kemenkeu yang dilakukan Purbaya dibatalkan.
Ia beralasan kalau perombakan pejabat Kemenkeu tersebut akan berdampak buruk bagi pegawai lain yang sudah mengikuti prosedur yang berlaku.
"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan. Karena sinyalnya enggak bagus bagi pasukan yang lain. Yang ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," papar dia.
Bimo juga menyebut kalau Suahasil berkomitmen untuk melaksanakan manajemen organisasi dan reformasi birokrasi Kemenkeu dengan benar.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.
Lebih lanjut Bimo juga memastikan status pegawai yang sudah dilantik Purbaya pekan lalu akan dibatalkan jika tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang sudah mengikuti alur prosedur akan tetap mengisi jabatan tersebut.
"Enggak dikaji lagi, yang enggak memenuhi syarat tadi, dibatalkan, yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awalnya gitu Pak?) Oh iya," jelas Bimo.
Di sisi lain Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan menjadi salah satu alasan dirinya dicopot dari jabatan Menkeu.
Saat ditanya apakah pelantikan pejabat baru Kemenkeu menjadi faktor Purbaya dipecat, ia tak menampik kalau itu menjadi salah faktor.
"Sebagian ada. Sebagian iya," katanya usai ditemui dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menkeu RI ke Suahasil Nazara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Terkait nasib pejabat Kemenkeu yang baru dilantik, Purbaya mengatakan kalau status mereka tergantung keputusan Menkeu baru, dalam hal ini Suahasil Nazara.
Pasalnya, Surat Keputusan (SK) pelantikan sudah diteken Purbaya. Namun ia mengakui kalau itu bisa diubah lagi oleh Menkeu baru.
"Harusnya berlaku, tapi kan masih bisa diubah lagi. Ya suka-suka menteri lah," jelas Purbaya.