Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta buka suara ihwal wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan para pimpinan partai di koalisi. Jokowi diharapkan bisa memberi penegasan bahwa wacana itu tidak dari dirinya.
Menurut Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Deni Gunawan, hal itu memang perlu disampaikan langsung oleh Jokowi.
"Bahwa presiden memang tidak menginginkan untuk melanjutkan selama tiga periode atau perpanjangan tersebut. Dan apa yang disampaikan partai koalisi ke masyarakat itu bukan bagian dari gagasan atau ide dari presiden itu sendiri," kata Deni dalam sebuah webinar yang diselenggarakan LS-Vinus, Selasa (1/3/2022).
Ia berujar penegasan dari Jokowi menjadi penting sebagai komitmen bahwa Indonesia masih taat dengan konstitusi.
"Itu satu bentuk komitmen kita bernegara, yaitu kita menjunjung tinggi konstitusi negara kita," kata Deni.
Hal yang sama juga diharapkan Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi mengatakan bbahwa Jokowi harus bisa mengambil dan menentukan sikap terhadap wacana penundana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang bergulir.
Jokowi tidak bisa hanya diam. Melainkan harus tegas bersikap antara menerima atau menolak wacana tersebut.
"Kami berharap presiden menentukan posisinya, jangan pura pura diam, pura pura tapi mau, kami tunggu statement presiden," ujar Pangi.
Sebab kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, ujung dari wacana tersebut nantinya akan kembali kepada Jokowi itu sendiri.
"Karena itu tadi semua kembali ke pangkal, mau diperpanjang, dua tiga periode, kalau presidennya kagak mau, semuanya rencana desain tersebut akan mengalami patahan yang sama," kata Pangi.
Walau begitu, menurut Pangi tidak ada alasan atau dasar yang masuk akal dari wacana penundaan Pemilu yang digulirkan para elite partai politik (parpol).
Bahkan Pangi menilai ada kesan dari para politikus yang ingin menjebak dan menjilat demi menyenangkan Jokowi lewat wacana penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode yang mereka buat.
Karena itu, menjadi bahaya apabila Jokowi selaku Presiden ikut terpengaruh dengan bisikan dan masuk perangkap jebakan politisi.
"Politisi model begini jelas membahayakan presiden, pembisik yang sengaja mencoba menjebak presiden agar menjadi pemimpin otoritarian," kata Pangi.
TERPOPULER
