Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Rakyat Seharusnya Berkuasa, Bukan Oligarki!

Nur Afitria Cika Handayani

Selasa, 08 Maret 2022 | 10:48 WIB
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Rakyat Seharusnya Berkuasa, Bukan Oligarki!
Presiden Joko Widodo saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi I Binjai-Pangkalan Brandan ruas Binjai-Stabat di Langkat, Sumatera Utara, Jumat (4/2/2022). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo

Suara.com - Pengamat politik Pangi Syarwi memberikan respons mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, wacana penundaan Pemilu 2024 disebut bisa membahayakan demokrasi.

"Kita (bangsa, red) tidak boleh mundur kembali dari demokrasi," kata Pangi, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Selasa (8/3/2022).

Menurutnya, demokrasi merupakan produk reformasi sehingga perlu diperjuangkan.

Pangi mengatakan, tidak ada rezim yang bisa bertahan tanpa legitimasi rakyat.

"Kalau rakyat menolak penundaan pemilu dan menolak penambahan masa jabatan presiden, itu sebetulnya sama dengan vitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh," ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya, penundaan Pemilu 2024 akan menghilangkan kualitas demokrasi negara.

Sebab seharusnya rakyat yang harus berkuasa, bukan kuasa oligarki.

"Negara tidak boleh tergelincir menjadi despotisme (sewenang-wenang)," bebernya.

baca juga

Selain itu, penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden merupakan bentuk regresi demokrasi.

"Asumsi itu semakin menempel pada pemerintahan saat ini, anasir Presiden Jokowi sedang bermain dengan konfigurasi aktor politik nondemokratis," jelasnya.

Pangi menjelaskan, bahwa sebanyak 73,7 persen responden mengaku tidak setuju dengan usulan penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara, 34,4 persen beralasan wacana itu mengakibatkan kemunduran demokrasi.

Sisanya menolak karena menilai regenerasi kepemimpinan negara akan mandek.

Kemudian, 9,9 persen dari responden yang menolak usulan tersebut mengaku menghindari KKN dan oligarki.

Ada 8,7 persen mengaku tidak mau mengkhianati demokrasi dan 4,6 persen menilai usulan tersebut bertujuan untuk menjebak presiden.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ajak Masyarakat Dukung Presiden Taati Konstitusi, Mantan Menag: Agar Mengakhiri Masa Baktinya Secara Husnul Khatimah

Ajak Masyarakat Dukung Presiden Taati Konstitusi, Mantan Menag: Agar Mengakhiri Masa Baktinya Secara Husnul Khatimah

News | Selasa, 08 Maret 2022 | 10:43 WIB

Takziah ke Rumah Duka Almarhum Arifin Panigoro, Jokowi jadi Jemaah Salat Jenazah

Takziah ke Rumah Duka Almarhum Arifin Panigoro, Jokowi jadi Jemaah Salat Jenazah

News | Selasa, 08 Maret 2022 | 10:25 WIB

Tanggapi Mahfud MD, PPP Minta Tak Ada Lagi Pihak Seret Nama Jokowi Terlibat Wacana Tunda Pemilu

Tanggapi Mahfud MD, PPP Minta Tak Ada Lagi Pihak Seret Nama Jokowi Terlibat Wacana Tunda Pemilu

News | Selasa, 08 Maret 2022 | 10:10 WIB

Isu Masa Jabatan Presiden Disebut Jadi Bukti Ketidakyakinan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Isu Masa Jabatan Presiden Disebut Jadi Bukti Ketidakyakinan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

News | Selasa, 08 Maret 2022 | 10:04 WIB

Riuh Baliho Jokowi Tiga Periode Dipasang di Angkatan 66, Politisi Demokrat Muchendi: Dak Apo-Apo Setia, 2024 Harus Ganti

Riuh Baliho Jokowi Tiga Periode Dipasang di Angkatan 66, Politisi Demokrat Muchendi: Dak Apo-Apo Setia, 2024 Harus Ganti

Sumsel | Selasa, 08 Maret 2022 | 09:56 WIB

Terkini

Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta

Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 12:03 WIB

Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban

Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:59 WIB

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:45 WIB

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:44 WIB

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:38 WIB

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB