Muncul Baliho Bertuliskan Luhut Nyapres 2026, Politisi PKS: Bentuk Keisengan Politik, Ada Oknum Perkeruh Suasana

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Rabu, 16 Maret 2022 | 18:00 WIB
Muncul Baliho Bertuliskan Luhut Nyapres 2026, Politisi PKS: Bentuk Keisengan Politik, Ada Oknum Perkeruh Suasana
Spanduk dukungan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sebagai calon presiden (capres) terpasang di pagar besi pembatas jalan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. [Tangkapan layar]

Suara.com - Di tengah isu panas wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang masih jadi polemik di kalangan publik, jagat media sosial kembali dihebohkan.

Kini muncul baliho bertuliskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mencalonkan diri jadi Presiden.

Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi, menilai adanya peristiwa tersebut merupakan keisengan politik belaka.

"Saya menilai itu bentuk keisengan politik saja," kata Nabil saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Nabil malah curiga ada pihak yang sengaja ingin memperkeruh suasana dengan memasang baliho-baliho tersebut. Terlebih dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024.

"Ada oknum yang ingin memperkeruh suasana terkait isu penundaan pemilu," tuturnya.

Nabil menegaskan, masih banyak persoalan bangsa yang jauh lebih penting diurus, misalnya permasalahan minyak goreng. Usul menunda pemilu justru sangat tidak nyambung.

"Minyak goreng yang langka, kok semangatnya menunda pemilu. Kan jaka sembung naek ojek. Gak nyambung," tabdasnya.

Diketahui, baliho muncul bertuliskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan mencalonkan diri jadi Presiden.

baca juga

Menariknya, dalam baliho itu, Luhut ikut mencalonkan diri jadi Presiden justru bukan pada tahun 2024 yang telah dijadwalkan. Akan tetapi, Luhut mencalonkan diri jadi Presiden pada tahun 2026.

Penampakan baliho Luhut tersebut berhasil terekam dalam sebuah unggahan di akun instagram @terangmedia, Selasa (15/03/2022).

Dalam video singkat itu nampak baliho berisikan tulisan "Luhut Binsar Panjaitan Calon Presiden 2026" mejeng di sebuah pembatasan jalan.

Diduga baliho tersebut dipasang oleh seorang relawan. Pasalnya di baliho tersebut tercantum nama pemasang yaitu "Aliansi Pendukung Luhut".

Diketahui berdasarkan keterangan tertulis akun tersebut baliho 'Luhut Calon Presiden 2026' mejeng di sekitar daerah Jalan Pemuda, Jakarta Timur.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kesaksian Warga soal Spanduk Luhut Capres 2026 di Rawamangun: Sudah Seminggu Terpasang

Kesaksian Warga soal Spanduk Luhut Capres 2026 di Rawamangun: Sudah Seminggu Terpasang

Jakarta | Rabu, 16 Maret 2022 | 17:51 WIB

Muncul Baliho Luhut Capres 2026 di Pinggir Jalan, Jubir Sebut Ulah Kelompok Iseng Jelang Pemilu

Muncul Baliho Luhut Capres 2026 di Pinggir Jalan, Jubir Sebut Ulah Kelompok Iseng Jelang Pemilu

News | Rabu, 16 Maret 2022 | 17:41 WIB

Soal Luhut Punya Big Data Tunda Pemilu, Rakyat Diminta Hati-hati Propaganda Elite buat Langgengkan Kekuasaan

Soal Luhut Punya Big Data Tunda Pemilu, Rakyat Diminta Hati-hati Propaganda Elite buat Langgengkan Kekuasaan

News | Rabu, 16 Maret 2022 | 16:51 WIB

Hasil Survei: Tiga Provinsi Ini Menolak Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang

Hasil Survei: Tiga Provinsi Ini Menolak Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang

Surakarta | Rabu, 16 Maret 2022 | 16:06 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×