Infografis
Blinken juga mengumumkan pemberian bantuan $1 juta (Rp14,3 miliar) dana tambahan untuk Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM), sebuah badan PBB yang berbasis di Jenewa, yang mengumpulkan bukti untuk kemungkinan penuntutan di masa depan.
"Ini akan meningkatkan posisi kami saat mencoba membangun dukungan internasional untuk mencegah kekejaman lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban mereka,” kata pejabat AS.
Desakan resolusi DK PBB Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch, John Sifton, mengatakan militer Myanmar telah menghadapi "sedikit konsekuensi nyata atas kekejamannya, baik terhadap Rohingya atau kelompok etnis minoritas lainnya di Myanmar.”
Selain menjatuhkan lebih banyak sanksi ekonomi pada junta, Amerika Serikat diharapkan mampu mendesak resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan merujuk semua dugaan kejahatan militer ke Pengadilan Kriminal Internasional, kata Sifton.
Jika Rusia dan Cina memveto sebuah resolusi, kemungkinan besar, AS harus memimpin tindakan di Majelis Umum PBB, katanya. "Kecaman terhadap Myanmar harus dibarengi dengan tindakan nyata,” ujarnya. rw/ha (Reuters)
