Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah masih digunakan untuk membeli barang impor, bukan barang hasil produksi dalam negeri.
Jokowi mendorong semua pimpinan kementerian atau lembaga negara, BUMN maupun pemda untuk membeli barang dalam negeri sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," kata Jokowi dalam pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Demikian pula pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit, kata Jokowi, juga masih impor, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.
Jokowi juga menemukan alat pertanian juga masih impor, padahal bukan termasuk kategori barang hitech.
"Alas intan traktor-traktor kayak gitu bukan hitech aja impor, jengkel saya, saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat nggak boleh pak menteri, nggak boleh," ujarnya.
Bahkan, alat-alat perkantoran pun impor dan hal ini membuat Jokowi semakin jengkel.
"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop, kita melompat semua kalau beli semua produk dalam negeri meloncat pertumbuhan ekonomi kita."
Tahun 2022, kata Jokowi, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp400 triliun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, kata Jokowi, anggarannya baru digunakan Rp214 triliun atau sekitar 40 persen.
Baca Juga: Barang Impor Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Banda Aceh
