Infografis
Semua publikasi yang masuk dalam daftar itu ditandai sebagai badan atau lembaga yang berasal dari "agen asing" dan wajib menyerahkan laporan kegiatan mereka setiap enam bulan.
Lebih dari 100 media dan individu saat ini ada masuk dalam daftar tersebut, termasuk lembaga penyiaran publik Amerika Serikat, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, serta Amnesty International, dan Human Rights Watch.
Novaya Gazeta tak beroperasi hingga perang di Ukraina selesai Novaya Gazeta, salah satu surat kabar independen terakhir Rusia yang tersisa, mengumumkan pada hari Senin (28/03) mereka menangguhkan publikasi "sampai akhir 'operasi khusus di wilayah Ukraina.'"
"Kami menangguhkan penerbitan surat kabar di situs web kami, jaringan media sosial, dan media cetak hingga berakhirnya 'operasi khusus di wilayah Ukraina'," surat kabar itu mengumumkan di situs webnya.
Dalam pesan terpisah kepada pembaca, Editor Dmitry Muratov dan wartawannya mengatakan, keputusan itu sulit diterima.
"Tidak ada pilihan lain," kata catatan itu. "Bagi kami, dan saya tahu, bagi Anda, ini adalah keputusan yang buruk dan sulit."
Regulator media pemerintah mengatakan, telah memberi Novaya Gazeta peringatan baru karena gagal mengidentifikasi dengan benar sebuah organisasi yang dianggap sebagai "agen asing" oleh pihak berwenang dalam publikasinya, menurut komentar di kantor berita Rusia.
Media independen di Rusia
Tekanan terhadap media liberal Rusia telah meningkat sejak Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari lalu.
Baca Juga: Bagian dari Sanksi Ekonomi, Jepang Berlakukan Larangan Ekspor Produk Otomotif Mewah ke Rusia
Sebagian besar media arus utama dan organisasi yang dikendalikan negara, berpegang erat pada bahasa yang digunakan oleh Kremlin untuk menggambarkan konflik tersebut.
Wartawan Rusia dilarang menggunakan istilah-istilah seperti perang, invasi, dan serangan untuk menggambarkan apa yang terjadi di Ukraina, alih-alih diinstruksikan untuk menyebutnya sebagai "operasi militer khusus".
Tak hanya itu, Presiden Vladimir Putin baru-baru ini menandatangani undang-undang yang memperkenalkan hukuman penjara hingga 15 tahun kepada mereka yang menerbitkan berita "palsu" tentang perang Ukraina. ha/ (Reuters, AFP, AP)
