Infografis
Suara.com - Negeri kepulauan Pasifik itu memastikan perjanjian keamanan dengan Cina tidak mencantumkan pembangunan infrastruktur militer di wilayahnya. Hal ini diungkapkan menyusul peringatan tajam dari Australia dan Selandia Baru.
Sehari setelah pejabat kedua negara menyepakati rancangan perjanjian keamanan, Perdana Menteri Kep.Solomon, Manasseh Sogavare buru-buru menjamin tidak akan mengizinkan Cina membangun pangkalan militer di wilayahnya, ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (1/4).
"Pemerintah menyadari konsekuensi keamanan dari pangkalan militer (Cina). Kami tidak lengah untuk membiarkan inisiatif semacam itu direalisasikan.”
Dalam keterangannya, Sogavare tidak merinci isi kesepakatan. Dari naskah rancangan perjanjian yang bocor ke publik belum lama ini, kapal-kapal perang Cina mendapat izin menggunakan pelabuhan di Kep. Solomon untuk keperluan logistik.
Sontak, suara protes dari negara-negara jiran mulai bermunculan. Kamis (31/3) kemarin, Federasi Negara-negara Mikronesia (FSM) mendesak Kep. Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian, atas dasar "kekhawatiran yang besar soal isu keamanan.”
Keberadaan militer Cina dikhawatirkan akan menyeret negara-negara kepulauan Pasifik ke dalam konflik antara Beijing dan Amerika Serikat.
Hal senada diungkapkan Selandia Baru, yang mengatakan perjanjian dengan Cina membahayakan kerjasama keamanan regional, terutama dengan Australia.
Ekspansi militer Cina
Cina sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan.
Baca Juga: Kepulaun Solomon-Cina Kerja Sama Militer, Australia-Selandia Baru Meradang
Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan.
