Luhut menyampaikan, banyak yang bertanya kepadanya terkait alasan penyelenggaraan pemilu yang memakan dana begitu besar, sedangkan pandemi Covid-19 belum juga usai.
Bahkan, Luhut sempat memaparkan adanya big data 110 juta warganet yang menginginkan pemilu 2024 agar ditunda.
Usai disemprot oleh Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, satu per satu menteri menunjukkan perubahan sikap. Mereka mundur teratur mematuhi perintah kepala negara.
Menko Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi memastikan bahwa akan patuh terhadap arahan presiden.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," ujar Jodi.
Jodi pun mengungkap, Luhut siap untuk fokus bekerja dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi virus Corona.
Menko Airlangga Hartarto tak banyak bicara saat diminta keterangan mengenai hal ini. Ia menganggap pernyataan Jokowi sudah jelas, sehingga tidak perlu ada penjelasan tambahan.
"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga.
Tak hanya para menteri, beberapa politikus sempat menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Hal tersebut membuat koalisi Jokowi menjadi terbelah. Partai Gerindra, Nasdem, PPP, dan PDI-P menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Keempat partai itu menilai penundaan pemilu 2024 justru akan menabrak konstitusi dan merusak kualitas demokrasi.
