Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, upaya penyampaian pendapat tersebut jangan sampai salah alamat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, jika mahasiswa ingin menuntut atau menyampaikan pendapat untuk menolak wacana penundaan Pemilu, sudah semestinya bukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya sejak awal Jokowi dan PDIP tegas menolak wacana tersebut.
"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senapas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi. Jika demo ditujukan untuk agenda itu (penundaan Pemilu), saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting. Jangan salah alamat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).
Berkenaan dengan itu, Hasto juga meminta partai-partai politik yang sebelumnya sempat melontarkan wacana terkait penundaan pemilu untuk memberikan penjelasan ke publik, termasuk kepada mahasiswa yang berencana turun ke jalan menolak wacana tersebut.
"Kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan Pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa," katanya.
Lebih lanjut, Hasto kembali menegaskan bahwa Jokowi sendiri sudah menegur dan mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak berbicara soal wacana penundaan Pemilu.
"Tadi Pak Presiden memimpin ratas (rapat terbatas) untuk membahas persiapan pemilu. Ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada konstitusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP, " katanya.
Mahasiswa Batal Geruduk Istana
Sebelumnya diberitakan, BEM SI batal menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebagai gantinya mereka akan menggelar aksi demonstrasi tersebut di sekitar Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022) besok.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal menyebut, alasan pihaknya mengubah lokasi aksi demonstrasi karena ingin memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik.
"Kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan maka dari itu kita akan mengawal dari undang-undang dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
