Infografis
Terkait tidak adanya dana untuk memperbaiki server data kependudukan, Zudan mengatakan, Kemendagri sudah beberapa kali mengajukan anggaran untuk perbaikan server, namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan.
4. Anggota DPR RI ikut angkat suara
Ketiadaan dana untuk meremajakan server kependudukan, mencuri perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim. Menurut dia, kondisi server kependudukan yang belum pernah diperbaiki bisa berdampak pada keamanan data penduduk Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut merupakan ancaman serius, karena ada hampir 200 juta data kependudukan di server tersebut. Jika tidak diperbaiki, maka ratusan juta data kependudukan itu terancam hilang dan musnah.
5. Warganet komentari penetapan tarif biaya akses
Rencana pemerintah menetapkan biaya tarif akses data kependudukan sebesar Rp1000 tak luput dari perhatian warganet.
Sejumlah komentar warganet mengenai rencana tersebut bermunculan di media sosial, utamanya twitter. Kebanyakan warganet menganggap kebijakan tersebut menambah beban masyarakat, karena sebelumnya pemerintah juga menaikkan harga Bahan Bakar Minya jenis Pertamax.
“Gila ini. Seribu rp pun digasak juga,” tulis akun @kawas*****.
“Apa aja dibebani tarif. Pemerintah seperti preman pinggir jalan. Setiap lewat dikutip bayaran,” timpal akun Twitter @DsS*****.
Baca Juga: Tol Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar Diperbaiki Jelang Mudik Lebaran, Diproyeksikan Selesai H-15
“Katanya yg ditarik biaya itu lembaga yg akses data kependudukan, bukan tidak mungkin nanti lembaga jg tarik tarif ke masyarakat,” tambah akun @Den***.
