Diusut Dewas, Tiket Gratis MotoGP Pimpinan KPK Lili Pintauli Diduga Diterima Berkelompok

Suara.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sedang menyelidiki dugaan kasus penerimaan fasilitas mewah berupa tiket nonton motoGP Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diterima bukan hanya individu namun berkelompok.

Meski begitu, Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku belum dapat memastikan soal itu, lantaran kekinian pihaknya masih terus mengumpulkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran etik Lili.

"Lagi dicari belum tahu kan kelompok berapa orang, belum ngerti ini lagi cari bahannya," kata Albertina Ho di Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/4/2022).

Terkait kasus dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli, Albertina meminta kepada pihak-pihak dipanggil bisa kooperatif untuk memberikan keterangan. 

"Kasih keterangan apa adanya. Kalau keterangan diberikan tidak apa adanya. Tidak selesai-selesai nanti. Kan gitu," ujar Albertina. 

Albertina mengaku pihaknya usai memintai keterangan salah satu pihak dari perwakilan PT Pertamina hari ini. Meski begitu, Albertina enggan menjelaskan siapa pihak yang diperiksanya itu untuk diklarifikasi.

Saat dipertegas oleh awak media, apakah dari pihak PT Pertamina yang hadir dalam klarifikasi merupakan Direktur Utama, Nicke Widyawati, Albertina Ho pun tak menjawab secara gamblang. 

"Saya tidak bilang dirutnya. Tapi dari pertamina ada."

Diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah.
Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Laporan itu diketahui Suara.com dari dokumen yang didapat, Selasa (12/4/2022).

Berdasarkan dokumen tersebut, Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP per tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red.

Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret 2022. Laporan terhadap Lili itu diketahui kekinian sudah sampai tahap klarifikasi.

Pihak yang memberikan fasilitas terhadap Lili diduga perusahaan BUMN.