Blak-blakan! Masinton PDIP Sebut Penundaan Pemilu 2024 Ada Karena Oligarki Kapital Sedang Nyaman

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 22 April 2022 | 20:15 WIB
Blak-blakan! Masinton PDIP Sebut Penundaan Pemilu 2024 Ada Karena Oligarki Kapital Sedang Nyaman
Politisi PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan adanya isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden karena pihak oligarki kapital atau kaum pemodal sudah merasa nyaman. (Dok: DPR)

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, mengatakan adanya isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden karena pihak oligarki kapital atau kaum pemodal sudah merasa nyaman dengan kondisi hari ini.

"Nah ramai-ramai umpama persoalan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden ini kepentingan itu, kaum modal tadi mereka sudah nyaman dengan situasi begini. 'Ini kita perpanjang dong nambah periode dong' gitu," kata Masinton dalam agenda diskusi dengan tajuk "Bergerak Bersama Membangun Negeri", di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022).

Menurut Masinton, bagi kaum pemodal atau oligarki kapital sangat mudah untuk memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia mengatakan, kaum pemodal hanya tinggal menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan seperti PDIP.

"Karena apa karena kita harus melihat pertama, bagi mereka hari ini gampang bang, oligarki pemodal itu gampang ke itung semua kok, bahkan yang kita dengar PDIP kita tinggalin tinggal itung aja dia siapin duit," tuturnya.

Lebih lanjut, Masinton mengatakan, langkah oligarki kapital atau kaum pemodal itu bisa terlihat dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi. Misalnya adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode.

"Kemudian ada ya korelasi dukungan tadi yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat tadi. Nah itu lah anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Nah ini kan bahayanya disitu, nah kita kan harus sampaikan ini nggak bener," tuturnya.

Untuk itu, sikap PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri menolak adanya isu-isu tersebut untuk menjaga konstitusi.

"Bagi kita di PDIP ya terlepas teman-teman mau suka atau tidak suka ya ya bu Mega ini mampu menjaga itu tadi menjaga konstitusi dan semangat kita dalam konteks demokrasi tadi," tandasnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sempat Usul Tunda Pemilu 2024, Cak Imin: Jujur Doa Saya Setiap Hari Semoga Pemilu 2024 Lancar

Sempat Usul Tunda Pemilu 2024, Cak Imin: Jujur Doa Saya Setiap Hari Semoga Pemilu 2024 Lancar

News | Jum'at, 22 April 2022 | 19:55 WIB

Sudah Ditolak Megawati, Jazilul PKB Tetap Ingin Terus Lanjutkan Wacana Penundaan Pemilu

Sudah Ditolak Megawati, Jazilul PKB Tetap Ingin Terus Lanjutkan Wacana Penundaan Pemilu

News | Jum'at, 22 April 2022 | 14:28 WIB

Pedas! La Nyalla Sebut Kasus Ekspor Minyak Goreng Bukti Kerakusan Oligarki

Pedas! La Nyalla Sebut Kasus Ekspor Minyak Goreng Bukti Kerakusan Oligarki

News | Jum'at, 22 April 2022 | 12:56 WIB

Presiden Jokowi Bagikan Bansos di Puncak, Mahasiswa Demo di Istana Bogor Minta Copot Menteri Yang Buat Gaduh

Presiden Jokowi Bagikan Bansos di Puncak, Mahasiswa Demo di Istana Bogor Minta Copot Menteri Yang Buat Gaduh

Bogor | Kamis, 21 April 2022 | 21:08 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×