4. Pihak LPDP memberi tanggapan pada 1 Mei 2022
Pihak LPDP sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Prof. Budi Santosa Purwokartiko. Dan pihaknya juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan statement pribadi dan tidak mewakili LPDP.
5. Didesak dipecat dari jabatan Rektor ITK pada 1 Mei 2022
Desakan tersebut datang dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto. Ia mengatakan bahwa status yang dibuat oleh Prof. Budi Santosa Purwokartiko sudah keterlaluan selaku Rekor ITK. Ia mendesak agar Prof. Budi Santosa Purwokartiko dipecat dari jabatannya sebagai Rektor ITK.
6. Diberhentikan sebagai reviewer LPDP pada 6 Mei 2022
Dengan diberhentiknya Prof. Budi Santosa Purwokartiko sebagai reviewer program LPDP, secara resmi ia tidak ditugaskan lagi. Hal ini merupakan buntut dari unggahan statusnya yang berbau SARA.
7. Dilaporkan ke polisi oleh PW KAMMI pada 6 Mei 2022
Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melaporkan Prof. Budi Santosa Purwokartiko atas unggahan statusnya yang menyebut seorang yang memakai hijab atau penutup kepala adalah manusia gurun.
Atas laporan tersebut, Rektor ITK diduga melanggar pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KAMMI sebagai gerakan mahasiswa muslim sangat tersinggung dengan perkataan yang disampaikan secara terbuka oleh Rektor ITK tersebut.
Baca Juga: Buntut Tulisan, Rektor ITK Dituntut Mundur oleh Mahasiswanya, Sebut Kampus Sering Dapat Teror
Demikianlah ulasan mengenai timeline kasus Rektor ITK, dari mulai mengunggah status di Facebook hingga dilaporkan polisi oleh PW KAMMI yang merasa tersinggung atas unggahan dari Prof. Budi Santosa Purwokartiko.