REGIONAL:
Suara.com - Selain dituntut hukuman penjara seumur hidup, Kolonel Priyanto selaku terdakwa kasus pembunuhan dua remaja di Nagreg, Jawa Barat juga terancam dicabut dari dinas di TNI.
Dalam hal ini, Priyanto sudah merasa ikhlas dan siap menerima tuntutan itu.
"Artinya untuk mencabut dari dinas TNI, kami juga sudah sepakat. Artinya, ya kami sudah ikhlas lah dari terdakwa bahwa dipecat pun terdakwa sudah terima," kata Penasehat Hukum Kolonel Priyanto, Mayor Chk TB Harefa usai sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jaktim pada Selasa (10/5/2022).
Pada sidang hari ini, Priyanto melalui penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan Oditur Militer Tinggi II.
Penasihat hukum mengklaim, korban Handi Saputra (17) dan Salsabila (14) dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia.
Atas hal itu, dalam pledoi hari ini, penasihat hukum meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Priyanto tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 328 KUHP tentang penculikan.
"Jadi kami juga sepakat dengan Oditur tentang dakwaan Pasal 181 KUHP yang membuang mayat. Sementara Pasal 340, atau 338 itu kami bantah. Karena intinya bahwa saat terjadi tabrakan, kedua korban sudah meninggal dunia. Artinya, yang dibuang adalah mayat. Dan itu yang disampaikan dalam nota pembelaan kami," katanya.
Penasihat hukum terdakwa, Letda Chk Aleksander Sitepu dalam pembacaan pembelaannya meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa Priyanto tidak melakukan tindak pidana dalam kasus ini.
Tindak pidana yang dimaksud adalah Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Meminta majelis hakim menyatakan Kolonel Priyanto tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer tinggi pada dakwaan kesatu primer Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Aleksander.
Pasal 340 KUHP menyebutkan: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."
Selanjutnya, Pasal 328 KUHP menyebutkan: "Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."
Selanjutnya, penasehat hukum juga meminta majelis halim untuk menolak seluruh dakawaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta. Artinya, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak bisa diterima.
Kepada majelis hakim, Aleksander juga meminta agat Priyanto dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan primer atau, setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan kesatu primer dan dakwaan alternatif pertama.
Terakhir, Aleksander juga meminta agar Kolonel Priyanto dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.
Untuk diketahui, kasus tersebut bermula saat Kolonel Priyanto dan dua anak buahnya, yaitu Kopda Andreas dan Koptu Ahmad Sholeh menabrak Handi Saputra (17) dan Salsabila (14) di Nagreg.
Mereka tidak membawa korban tersebut ke rumah sakit, namun justru membuang tubuh Handi dan Salsa di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Salsa dibuang ke sungai dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan Handi masih hidup.
Pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini, selain Kopda Andreas dan Koptu Ahmad Sholeh, Pengadilan Militer II Tinggi Jakarta juga menghadirkan tujuh saksi lainnya.
Mereka adalah Letnan Dua (Letda) Cpm Syahril dari Pomdam III/Siliwangi dan enam warga sipil, yakni Sohibul Iman, Saipudin Juhri alias Osen, Teten Subhan, Taufik Hidayat alias Opik, Etes Hidayatullah yang merupakan ayah korban Handi Saputra, dan Jajang bin Ojo.
TERPOPULER