Australia Tak akan Kirim Dubes ke Myanmar dalam Penolakan Kekuasaan Junta

Suara.com - Australia menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar karena tidak mendukung dan menolak untuk melegitimasi kekuasaan junta atau dewan pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan di sana dua tahun lalu.

Menurut laporan yang diterima ABC, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia sudah terpilih untuk menggantikan Duta Besar Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner, yang sudah menyelesaikan masa jabatannya bulan April lalu.

Namun perwakilan Australia berikutnya, yang belum mendapatkan izin untuk pergi ke Myanmar, tidak akan menyerahkan surat tanda kepercayaan kepada kepala junta militer dan hanya bertindak sebagai kepala misi dengan jabatan chargé d'affaires atau kuasa usaha.

DFAT berharap dengan keputusan ini mereka masih bisa mengirim seorang diplomat senior yang tetap dapat menjalankan misi Australia di Myanmar tanpa mengakui keabsahan militer yang menggulingkan kekuasaan partai yang memenangkan pemilu yaitu Liga Nasional Bagi Demokrasi (LND).

Beberapa negara Barat lain juga menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Myanmar. Kelompok HAM yang mengkritik Australia untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap junta militer memuji tindakan Australia tersebut.

Wakil direktur lembaga HAM International Human Rights Watch Asia mengatakan bahwa hubungan Australia dengan junta militer dalam dua tahun ini tidak efektif karena pejabat Australia terlalu cepat bertemu dengan pemimpin militer Myanmar, dan terlalu lamban dalam menerapkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap rejim tersebut.

Dia mengatakan keputusan untuk tidak menempatkan misi diplomatik setingkat duta besar ini menunjukkan "bahwa Australia mulai menunjukkan taringnya" dalam hubungan diplomatik dengan militer Myanmar.

"

"Ini langkah penting, langkah simbolis namun akan menimbulkan amarah dan ketidakpuasan dalam tubuh junta militer Myanmar karena mereka ingin mendapatkan pengakuan internasional," katanya.

"

"Jadi ini merupakan cara untuk mengatakan bahwa "kudeta yang dilakukan adalah ilegal, dan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak bisa diterima".

Pemerintah Myanmar dalam pengasingan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) juga memuji tindakan Australia.

Dr Tun-Aung Shwe, yang mewakili NUG di Australia, mengatakan ini akan "memperkuat rasa percaya warga Myanmar di Australia".

"

"Kita semua tahu bahwa junta selalu melakukan propaganda dan menggunakan kesempatan diplomatik untuk kepentingan mereka untuk mengatakan mereka mendapat pengakuan dari komunitas dan pemerintah secara internasional," katanya kepada ABC.

"

"Kami menyambut baik bahwa pemerintah Australia mengerti situasi ini dengan baik dan menghindari usaha memberikan keabsahan bagi pemerintahan militer di Myanmar."

Strategi ini masih bisa menimbulkan risiko

Australia ingin mempertahankan kehadiran diplomatik di Myanmar dengan penempatan diplomat senior sehingga bisa menekan pembebasan akademis Australia yang masih ditahan, bernama Sean Turnell.

Namun kelompok HAM berulang kali mengatakan bahwa pertemuan seperti itu tidak ada gunanya dan justru membuat para pemimpin militer yang mengambil kekuasaan secara tidak sah menjadi seperti pemimpin yang sah.

Pejabat Australia mengatakan mereka berusaha menggunakan sebanyak mungkin kesempatan untuk menekan pembebasan Sean Turnell dan mendesak anggota junta untuk menerapkan konsensus lima poin yang sudah dibuat oleh ASEAN untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar.

Mantan Dubes Australia untuk Myanmar Andrea Faulkner bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebelum meninggalkan negeri tersebut bulan April.

Namun masih belum jelas apakah ada dampak terhadap apa yang akan dilakukan Australia di Myanmar dengan diturunkannya misi diplomatik Australia.

Negara lain juga berusaha melakukan hal yang sama, dalam pergantian pejabat diplomatik, namun harus berhadapan dengan urusan protokol yang rumit.

Tetapi Robertson mengatakan "tidak ada yang aneh" dengan hubungan diplomatik Australia dengan junta sejauh ini, bila mementingkan akses dibandingkan hasil nyata.

Juru bicara DFAT mengatakan mereka akan "mengangkat seorang diplomat karier senior dengan pengalaman Duta Besar" sebagai Kuasa Usaha di Myanmar.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News