facebook

Petani Mukomuko Ditangkap Dan Ditelanjangi Oleh Polisi, Komnas HAM: Propam Harus Turun Tangan

Bangun Santoso | Yaumal Asri Adi Hutasuhut
Petani Mukomuko Ditangkap Dan Ditelanjangi Oleh Polisi, Komnas HAM: Propam Harus Turun Tangan
Ilustrasi penangkapan. [Dok.Antara]

Polisi disebut melakukan tindakan tidak manusiawi seperti menelanjangi setengah badan, mengikat tangan petani dengan tali plastik dan menyita HP milik mereka

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perlakuan Polres Mukomuko saat menangkap 40 anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) yang dituduh mencuri sawit di perkebunan PT. DDP ARE Divisi 7 Blok U16 Desa Talang Arah, Malin Deman Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berpotensi melanggar hak asasi manusia. Polda Bengkulu lantas diminta untuk mengirimkan Propam untuk menyelidiki kasus tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Akar Law Office (ALO)yang mengadvokasi kasus ini, saat penangkapan yang dilakukan kepolisian pada 12 Mei lalu, dilakukan secara refresif. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi seperti menelanjangi setengah badan, mengikat tangan masyarakat dengan tali plastik dan menyita HP milik masyarakat.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyebut perlakuan dari aparat kepolisan tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan standar penangkapan Polri sendiri.

"Ini soal kekerasannya, tidak boleh tindakan kepolisian manapun, Bengkulu yang kemarin terjadi, memperlakukan siapapun yang dia tangkap seperti itu. Salag satunya foto atau video yang orang disuruh telanjang dada, sambil jongkok dibariskan, itu dalam konteks HAM dilarang," tegas Anam saat ditemui wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Komnas HAM Koreksi Moeldoko Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Non-Yudisial: Harus UU Nomor 26, Tidak Ada Mekanisme Lain

Atas kasus tersebut Komnas HAM meminta agar Propam dikirimkan untuk melakukan penyelidikan. Sebab dalam proses penangkapan, kepolisian diharuskan menghargai hak asasi manusia.

"Oleh karenanya kami minta untuk kasus itu dilihat oleh Propam. Dilakukan pemeriksaan," katanya.

"Kalau cukup dibariskan, dibariskan, ngapain ditelanjangkan. Tapi disuruh telanjang itu tidak ada hubungannya dengan keamanan petugas. Disuruh jongkok begitu enggak boleh itu. Dan itu harus diusut," sambungnya.

Menurut Anam, kasus tersebut telah dilaporkan ke Komnas HAM, kekinian mereka sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti.

"Yang pasti kami sedang menangani kasus ini, laporannya sudah masuk ke kami beberapa waktu lalu. Dan sekarang sedang kami tangani, ungkapnya.

Baca Juga: Terdakwa Dilarang Pakai Atribut Agama, Komnas HAM: Jaksa Agung Tidak Boleh Gunakan Prasangka

Penangkapan 40 Petani Versi Akar Law Office

Mengutip dari laman Akar Law Office (ALO), sebanyak 40 orang petani ditetapkan sebagai tersangka, karena dituduh melakukan pencurian sawit di perkebunan PT.DDP ARE Divisi 7 Blok U16 Desa Talang Arah, Malin Deman Mukomuko, Bengkulu pada 13 Mei, sehari setelah ditangkap Polres Mukomuko.

ALO menyebut saat proses penangkapan diduga dilakukan dengan kekerasan. Awalnya pada 12 Mei sekitar pukul 10.00 WIB anggota perkumpulan petani pejuang bumi sejahtera (PPPBS) Kecamatan Malindeman memanen sawit di lahan garapan mereka. Lahan tersebut masih dalam proses penyelesaian konflik dengan PT Daria Darma Pratama (DPP).

Dua jam kemudian aparat kepolisian mendatangi mereka. Kemudian melakukan penangkapan dan penyitaan barang milik para petani. Pada pukul 16.00 WIB mereka digelandang ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan, hingga kemudian ditetap tersangka pada keesokan harinya.

Mereka dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) butir 4 Tentang Pencurian dengan Bersekutu dan Tiga tersangka lainya dituduh dengan pasal 160 KUHP Tentang Penghasutan.

Disebut ALO proses penangkapan dilakukan secara tidak manusiawi, seperti menelanjangi setengah badan, mengikat tangan dengan tali plastik dan menyita HP milik masyarakat.

Direktur ALO, Zelig dalam konferensi pers menuturkan bahwa proses penangkapan 40 warga tersebut tidak prosedural.

ALO menyayangkan penetapan tersangka yang dilakukan aparat kepolisian Mukomuko karena persoalan tersebut tidak masuk ranah pidana tapi konflik Reforma Agraria yang sedang diupayakan penyelesaiannya melalui skema yang juga ditetapkan oleh negara

Versi Kepolisian

Kapolres Mukomuko AKBP Witdiardi dalam konferensi pers di Mukomuko, pada Jumat (13/5/2022), dari hasil pemeriksaan penyidik, puluhan pelaku mengakui kalau buah sawit yang mereka panen bukan tanaman miliknya.

Para pelaku mengakui tandan buah segar kelapa sawit yang mereka panen tersebut milik perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

Menurut Witdiardi, sebagian dari 40 warga setempat ini melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan karena desakan kebutuhan, di samping karena adanya ajakan dari tersangka lain untuk ikut memanen sawit.

Polisi akan melakukan pengembangan kasus ini untuk mengetahui berapa kali mereka ini melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan dan berapa banyak buah yang sudah mereka panen dari lahan HGU milik perusahaan tersebut

Ia menegaskan Polri sebagai penegak hukum tentu tidak tebang pilih dalam penegakan hukum dan dilakukan sesuai prosedur dan profesional. Dipastikan 40 orang tersangka dalam keadaan sehat, tidak ada kekerasan, dan mereka diperlakukan dengan baik.

Komentar