REGIONAL:
Puan Maharani juga pernah dianggap mengabaikan interupsi dari Fahmi Alaydroes, anggota DPR fraksi PKS ketika rapat di Gedung DPR RI, Senin (8/11/2021) lali. Kala itu, mereka sedang rapat pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Fahmi mengajukan interupsi sesaat sebelum rapat ditutup. Meskipun sudah bersemangat dan meminta izin tapi Puan memilih untuk tidak memperhatikan Fahmi dan menutup rapat paripurna tersebut.
3. Sebut Ada Gubernur Tidak Mau Menyambut Dirinya
Kontroversi Puan Maharani yang berikutnya adalah ketika ia berkunjung ke Manado. Ia menyindir gubernur yang tidak menyambut dirinya saat kunjungan tersebut.
Saat itu Puan hadir dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.
"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya" ujar Puan.
Ia menambahkan, "Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain".
Dalam hatinya Puan berkata, kenapa bisa ada gubernur seperti itu. Padahal, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.
"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," ujar Puan di hadapan kader PDIP-P Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan pengurus struktur partai.
"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan. Bikin kesel kan," imbuh Puan.
Beberapa pengamat menduga sosok yang disindir Puan Maharani adalah Ganjar Pranowo.
4. Dianggap Menyinggung Masyarakat Minang
Puan Maharani dipolisikan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM pada bulan September 2022. Mereka merasa ucapan Puan menyinggung perasaan masyarakat Minang.
Ucapan yang dimaksud adalah ketika Puan meminta masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Namun menurut pelapor, ucapan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Puan meragukan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Minang.
Kejadian ini berawal ketika Puan Maharani mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat. PDIP mengusung Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat dan akan berpasangan dengan Ali Mukhni.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
5. Impor Guru Asing
Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tahun 2019, Puan pernah melontarkan wacana impor guru asing.
Saat itu, Puan akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia dan berpendapat bahwa saat ini pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah negara terkait realisasi wacana tersebut, salah satunya Jerman.
Namun karena wacana tersebut menimbulkan kegaduhan, setelah 3 hari Puan meralat ucapannya. Puan beralasan, wacana tersebut dimaksudkan bahwa pemerintah akan mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih tenaga pengajar di Indonesia sekaligus mendidik siswa dalam negeri sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di Indonesia.
6. Sebut Jokowi Petugas Partai
Puan Maharani pernah menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas di partai PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut dilontarkan Puan saat mengomentari wacana organisasi Pro Jokowi (Projo) yang berubah menjadi partai baru dan ingin mengusung Jokowi saat Pemilu 2019 lalu.
"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," kata Puan pada 2015.
Kalimat yang dilontarkan Puan tersebut menimbulkan kontroversi karena banyak netizen dan pengamat beranggapan bahwa Jokowi menggadaikan amanat rakyat dan memilih menjadi 'petugas partai'.
Itulah sederet kontroversi Puan Maharani mulai dari matikan mic saat rapat Paripurna hingga pernah menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai.
TERPOPULER