Covid di Korut, WHO: Kami Berasumsi Situasinya Semakin Buruk, Bukan Lebih Baik

Siswanto | Suara.com

Kamis, 02 Juni 2022 | 13:17 WIB
Covid di Korut, WHO: Kami Berasumsi Situasinya Semakin Buruk, Bukan Lebih Baik
Tentara Korea Utara dikerahkan untuk mendistribusikan obat-obatan melawan pandemi Covid-19 di negara itu. (Foto: AFP)

Suara.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meragukan klaim Korea Utara tentang kemajuan dalam upaya melawan wabah COVID-19, dengan mengatakan pihaknya yakin situasi di Korut semakin buruk, bukan lebih baik karena tidak ada data mandiri.

Media pemerintah Korea Utara mengatakan gelombang COVID telah mereda setelah jumlah kasus harian orang yang terjangkit demam mencapai 390.000 sekitar dua minggu lalu.

Pyongyang tidak pernah secara langsung mengonfirmasi mengenai jumlah orang yang positif terkena COVID, tetapi para ahli menduga bahwa angka-angka yang dirilis melalui media yang dikendalikan pemerintah Korut tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itu membuat sulit untuk menilai skala situasi COVID di negara itu.

"Kami berasumsi situasinya semakin buruk, bukan lebih baik," kata kepala kedaruratan WHO Michael Ryan dalam sebuah video pengarahan pada Rabu (1/6).

Ryan mengatakan WHO tidak memiliki akses ke informasi apa pun di luar jumlah yang dilaporkan secara umum oleh media pemerintah Korut.

"Kami memiliki masalah nyata dalam mendapatkan akses ke data mentah dan situasi aktual di lapangan," kata Ryan.

Dia menambahkan bahwa WHO bekerja dengan negara tetangga Korut -- seperti Korea Selatan dan China -- untuk mencoba mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai situasi COVID di Korut. WHO telah menawarkan bantuan dalam beberapa kesempatan, termasuk vaksin dan pasokan kebutuhan lainnya.

Korea Utara melaporkan lebih dari 96.610 orang mengalami demam di tengah penguncian nasional yang bertujuan menahan wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di negara miskin itu, menurut laporan kantor berita Korut KCNA pada Kamis.

Namun, KCNA tidak menyebutkan apakah ada kematian baru akibat COVID-19.

KCNA mengatakan provinsi-provinsi di Korea Utara "mengintensifkan" kampanye anti-epidemi, termasuk memberlakukan beberapa langkah penguncian dan blokade pantai, meningkatkan produksi obat-obatan dan pasokan medis, serta melakukan upaya disinfeksi. Namun, pekerjaan-pekerjaan utama seperti bertani terus berlanjut.

KCNA melaporkan bahwa Perdana Menteri Korea Utara Kim Tok Hun memeriksa sejumlah pabrik farmasi di tengah dorongan untuk menempatkan industri obat negara itu pada "tingkat baru yang lebih tinggi", termasuk untuk memenuhi standar internasional.

"Produksi dan suplai obat yang cukup merupakan prasyarat untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat dalam kampanye anti-epidemi yang ketat saat ini," katanya.

Sumber: Reuters/Antara

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terkini

3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth

3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth

News | Selasa, 14 April 2026 | 06:42 WIB

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

News | Senin, 13 April 2026 | 23:00 WIB

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

News | Senin, 13 April 2026 | 22:48 WIB

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

News | Senin, 13 April 2026 | 22:30 WIB

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

News | Senin, 13 April 2026 | 22:11 WIB

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

News | Senin, 13 April 2026 | 22:05 WIB

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

News | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

News | Senin, 13 April 2026 | 21:06 WIB

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

News | Senin, 13 April 2026 | 20:54 WIB

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

News | Senin, 13 April 2026 | 20:47 WIB