Suara.com - Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6,93 triliun.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari.
Menurut Mensos Risma di Jakarta, Jumat (3/6/2022), temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan, untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.
“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma.
Risma meyakini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial karena pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.
“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan ada dana sebesar Rp 5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari Rp 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid dan Rp 5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS. BPK lalu meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp 5,5 triliun tersebut.
Achsanul mengatakan ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.
Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos. [Antara]
TERPOPULER
