Geledah Rumah Pribadi Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti, KPK Sita Dokumen hingga Alat Elektronik

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus suap izin pembangunan apartemen di wilayah Yogyakarta. Dalam kasus ini KPK telah menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

Penggeledahan di antarana dilakukan di rumah pribadi milik Haryadi Suyuti. Kemudian rumah dinas jabatan Wali Kota Yogyakarta. Serta sejumlah rumah pribadi tersangka lai dan kantor perusahaan swasta, pada Jumat (10/6/2022).

"Diamankan berbagai bukti berupa dokumen terkait permohonan perizinan di wilayah Kota Yogyakarta dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (10/6/2022).

Keseluruhan barang bukti, kata Ali, nantinya akan dianalisa serta dilakukan penyitaan oleh penyidik antirasuah.

"Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan para tersangka," kata dia.

Sebelumnya, KPK juga sudah melakukan serangkaian penggeledahan di Kantor PT. Summarecon Agung Tbk.
Tim KPK menemukan sejumlah uang hingga dokumen diduga terkait perkara.

Terkait uang yang disita, KPK belum men-total keseluruhan jumlah uang tersebut karena masih dilakukan perhitungan oleh tim penyidik.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga tersangka lain. Mereka yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON).

Kasus ini berawal terkait permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Oon Nusihono dengan mendirikan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.

Diketahui wilayah itu merupakan masuk dalam Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.

Sehingga, Haryadi Suyuti menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga izin bangunan dapat diterbitkan.

Selama proses penerbitan izin tersebut sejak 2019 sampai 2021, setidaknya Haryadi menerima uang secara bertahap dengan nilai Rp 50 juta. Uang itu diberikan Oon melalui tangan kanan Haryadi yakni Tri Yanto Budi.

Dalam OTT pun tim satgas KPK menyita uang mencapai 27.258 ribu dolar Amerika Serikat di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta.

Uang itu berasal dari tersangka Oon untuk diberikan kepada Haryadi.