Eks Menhan Australia Bantah Bocorkan Negosiasi Pengadaan Kapal Selam Nuklir

Siswanto, ABC

Kamis, 16 Juni 2022 | 11:59 WIB
Eks Menhan Australia Bantah Bocorkan Negosiasi Pengadaan Kapal Selam Nuklir
Ilustrasi kapal selam. (Shutterstock)

Suara.com - Langkah Pemimpin Oposisi Peter Dutton membocorkan pembicaraan sensitif dengan Amerika Serikat untuk pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dikhawatirkan akan membahayakan rencana kesepakatan bersama pada akhir tahun.

Mantan Menteri Pertahanan yang sekarang menjabat Pemimpin Oposisi ini menggunakan artikel opini di surat kabar The Australian pada hari Kamis (9/06) untuk menegaskan keyakinan dirinya dalam mengamankan dua kapal selam nuklir kelas Viriginia buatan Amerika pada tahun 2030.

Di bawah kemitraan AUKUS yang ditandatangani pada September 2021, Australia bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir untuk menggantikan kapal selam kelas Collins yang sudah tua.

Peter Dutton menyebutkan bahwa, jika partainya, yaitu Partai Koalisi Liberal dan Nasional tetap memerintah, maka pihaknya bisa membuat pengumuman tentang kapal selam nuklir ini pada Juli-Agustus.

Dikatakan, pihaknya sekarang khawatir bahwa pemerintahan Partai Buruh sedang mempertimbangkan hanya akan membangun kapal selam bertenaga konvensional, bukan bertenaga nuklir.

"Saya sangat khawatir bahwa Partai Buruh sekarang menjauh dari AUKUS, dari kesepakatan kapal selam, dan jelas hal itu bukan kepentingan nasional kita," kata Dutton kepada Sydney Radio 2GB.

Beberapa tokoh yang terkait dengan kemitraan AUKUS secara pribadi menyatakan kekhawatirannya atas pengungkapan dari Peter Dutton ini, termasuk kekhawatirannya tentang "kapal selam bertenaga diesel-listrik kelas Collins tidak akan mampu bersaing dengan China di Laut China Selatan setelah tahun 2035".

Penasihat Partai Koalisi yang bekerja di AUKUS menilai Dutton tidak bijaksana untuk membahas kapal selam Australia yang menua dapat segera dideteksi oleh teknologi radar karena "kapal-kapal itu perlu naik ke permukaan untuk mengisi ulang baterai.

Tokoh lain yang tak mau disebutkan namanya mengatakan artikel Dutton telah "menyadap" rencana untuk pengumuman bersama pada akhir tahun antara Australia, Inggris dan AS.

baca juga

"Amerika Serikat bahkan tidak dapat melakukan apa yang diklaim oleh Dutton, yaitu menyediakan dua kapal nuklir dari jalur produksi di Connecticut," tambah pejabat itu.

Ketua studi pertahanan di University of Western Australia, Dr Peter Dean, turut menyuarakan keprihatinannya tentang artikel Dutton.

“Saya yakin Inggris tidak akan senang setelah mengetahui dari artikel surat kabar bahwa, mungkin kapal selam mereka bukanlah pilihan," kata Dr Dean.

"Ini negosiasi sensitif dan saya kira yang jadi perhatian utama di sini yaitu Peter Dutton pada dasarnya telah melawan kepentingan nasional demi mendapatkan keuntungan politik domestik," jelasnya.

Dutton mengatakan kepada Channel Nine bahwa artikelnya itu tidak lebih dari apa yang sudah diketahui publik.

"Apa yang saya katakan hanyalah apa yang sudah diketahui umum, dan selain itu, apa yang menjadi pemikiran saya ke depan," katanya.

"Jika Partai Buruh akan menghentikan itu, dan mereka tidak punya dana untuk membiayainya, mereka harus terbuka mengakuinya," kata Dutton.

"Karena itulah jalan yang mereka ambil saat ini. Seperti yang saya katakan, hal itu bukan untuk kepentingan nasional kita," tambahnya.

Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan dan Wakil Perdana Menteri baru Richard Marles menyerang komentar pendahulunya, karena dapat merusak perjanjian keamanan tripartit antara Inggris, AS dan Australia.

"Ini politis dan sama sekali tidak konsisten dengan semua yang dilakukan dan dikatakan Peter Dutton di pemerintahan," kata Marles.

“Pengungkapan dari seseorang yang baru saja selesai menjabat, merusak kepentingan nasional Australia. Komentarnya sembrono dan merusak kesepakatan AUKUS," katanya.

“Pemerintah belum membuat keputusan apa pun tentang kapal selam yang disukai. Semua opsi tetap terbuka," ujar Menhan Richard Marles.

Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Canberra menolak mengomentari hal ini sementara Departemen Pertahanan tidak menanggapi pertanyaan dari ABC.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

China Kerahkan Kapal Selam Bertenaga Nuklir di Dekat Taiwan

China Kerahkan Kapal Selam Bertenaga Nuklir di Dekat Taiwan

News | Kamis, 04 Agustus 2022 | 23:27 WIB

PM Anthony Albanese Yakin AUKUS Tidak Akan Mengganggu Hubungan Australia-Indonesia

PM Anthony Albanese Yakin AUKUS Tidak Akan Mengganggu Hubungan Australia-Indonesia

News | Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:46 WIB

Terkini

Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes

Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:01 WIB

Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi

Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:53 WIB

MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman

MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:51 WIB

Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?

Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:47 WIB

Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK

Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:31 WIB

PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:31 WIB

KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus

KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:20 WIB

Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong

Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:15 WIB

Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!

Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:13 WIB

Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni

Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:11 WIB

×