Suara.com - Meskipun menjadi angin segar bagi kalangan ibu hamil, wacana cuti melahirkan selama enam bulan juga dianggap akan menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya ialah potensi munculnya diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menanggapi baik atas kekhawatiran yang timbul akibat adanya wacana cuti ibu melahirkan selama enam bulan tersebut. Wacana itu sendiri tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).
"Kekhawatiran yang muncul akan menjadi catatan kami nanti dalam pembahasan bersama pemerintah," kata Willy saat dihubungi Suara.com, Rabu (22/6/2022).
Willy memastikan RUU KIA tidak akan berdiri sendiri. Ia meyakini akan ada legislasi lainnya yang mendampingi RUU KIA supaya mencegah adanya implikasi baru.
"Saya kira RUU ini tidak berdiri sendiri. Ada undang-undang lain yang memastikan diskriminasi tidak terjadi," ucapnya.
Lagipula menurutnya, RUU KIA bukan semata-mata menghilangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian cuti hingga enam bulan lamanya. Justru RUU KIA itu
"Bagian dari sistem untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dalam sistem pertahanan," tutur politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.
Melansir dari BBC News Indonesia, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi, menilai kebijakan itu bisa berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi pekerja perempuan.
"Dari sisi kepentingan anak memang bagus, tetapi implikasinya luar biasa itu nanti," kata Tadjudin kepada BBC News Indonesia, Senin (20/6/2022).
"Bisa jadi implikasinya adalah untuk mengurangi beban biaya itu, mungkin bisa saja perusahaan mengurangi penerimaan pekerja lajang perempuan, atau bisa jadi nanti ketika kontrak, perusahaan mengajukan, 'Saya mau menerima kamu kalau kamu bersedia tiga tahun tidak menikah'.
"Itu kan juga gawat, jadi ada kemungkinan diskriminasi di situ," ujarnya.
TERPOPULER
