REGIONAL:
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ingatkan paham terorisme bisa menyasar ke kalangan muda lewat media sosial. Terlebih pada masa pandemi radikalisasi di sosial media (sosmed) mengalami peningkatan.
Termasuk di Indonesia, 202 juta orang menggunakan internet dan 80 persennya pemilik akun medsos. Hal itu dijelaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar saat mengisi Stadium General dengan tema, Deteksi Dini Modus Perkembangan Gerakan Radikalisme di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Sumedang Jawa Barat (Jabar), Senin (4/7/2022).
Potensi ancaman terorisme di Indonesia menempati urutan ke-24 dari 162 negara menurut Global Terorism Index (GTI) 2022.
"Dari 80 persen pemilik akun medsos ini 60 persen adalah kalangan muda, itulah yang menjadi target kelompok jaringan terorisme global. Di mana teroris ini menghembuskan narasi-narasi kebencian kepada pemerintah," tuturnya dikutip dari TimesIndonesia (jaringan Suara.com).
Menurut Boy, ketimpangan dalam pelayanan publik dan pelayanan oleh negara atau pemerintah menjadi pintu masuk untuk dibangunnya semangat permusuhan kepada negara.
"Jaringan terorisme ini memiliki tujuan politik untuk mendelegitimasi kekuatan supra politik di pemerintahan masing-masing dan berharap bisa eksis di negara tersebut," ujarnya.
Boy juga menegaskan kepada praja IPDN untuk berhati-hati kepada dakwah atau kajian yang berkedok agama namun didalamnya terdapat ajaran-ajaran radikalisme atau terorisme yang disisipi.
"Praja calon pimpinan masa datang harus benar-benar dapat membedakan mana yang dakwah agama, mana yang benar-benar menjadi rencana penuh dengan kekerasan," jelasnya.
Boy menerangkan, jika sudah menghalalkan kekerasan berarti tidak mengacu pada agama manapun.
Sebab, semua agama tidak memperbolehkan adanya kekerasan. Sedangkan kelompok teroris tersebut menggunakan agama untuk kepentingan politik agar mereka berkuasa.
Di kesempatan itu, Rektor IPDN Kemendagri Hadi Prabowo kembali menegaskan kepada praja untuk betul-betul mencermati pembekalan yang diberikan oleh Kepala BNPT sebagai pedoman yang harus dipahami terutama terkait paham-paham atau kelompok-kelompok yang mendukung intoleransi, radikalisme dan terorisme.
"Adanya radikalisme dimulai dengan adanya intoleransi lalu menjadi ekstrimis dan berkembang menjadi terorisme. Hal ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita semua, apalagi sekarang ini selalu berkedok agama," ujarnya.
Hadi juga sangat menyayangkan sekelompok oknum yang selalu membawa nama agama tertentu sebagai kedok atau media dari radikalisme dan terorisme.
Ia menegaskan, jangan menjadikan agama sebagai kedok atau media dari radikalisme dan terorisme.
"Kita harus mampu memilih dengan baik pendakwah agama, sehingga kita bisa menangkal radikalisme. Intoleransi, radikalisme dan terorisme adalah musuh bangsa Indonesia, karena hal ini sangat bertentangan dengan ideologi dan konsesus dasar negara. Hal ini juga merupakan musuh agama," terangnya.
Masih menurutnya, masyarakat Indonesia dan praja pada khususnya jangan terlena meskipun pemahaman terkait radikalisme berada di posisi 63,44 persen. Namun, tetap harus waspada kepada gerakan-gerakan radikalisme.
"Seyogyanya, praja IPDN harus terus memperkuat jati diri bangsa, karena praja adalah garda terdepan bangsa. Dan juga diharapkan dapat menjadi kader terdepan didalam upaya penanggulangan terorisme, radikalisme serta intoleransi," tutur Hadi.
Hadi juga terus mengingatkan seluruh praja IPDN untuk memupuk jiwa kebangsaan dan nasionalisme. Tidak memperdebatkan perbedaan agama. Kuasai ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap agama sesuai tuntunannya.
"Jangan sampai terjebak pada statement atau pemikiran bahwa terorisme itu ada pada satu agama. Terorisme adalah musuh semua agama. Harus kita lawan bersama. Kita harus mampu mengembangkan dan memelihara kebhinekaan dengan toleransi dan anti kekerasan serta perkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," tandas Rektor IPDN.
TERPOPULER
