Suara.com - Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi berharap Presiden Joko Widodo segera menyetujui peraturan presiden tentang strategi nasional bisnis dan HAM sebagai acuan aktivitas bisnis.
Setelah ada perpres itu, kata dia, akan ada kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM serta NGO untuk mengimplementasikan nilai-nilai bisnis dan HAM terhadap para pelaku bisnis.
Mualimin menyatakan di tengah majunya perkembangan teknologi, aktivitas bisnis sering mengesampingkan aspek HAM.
Mualimin menyontohkan pelaku bisnis mempekerjakan orang dari pagi hingga malam tanpa memperhatikan hak dari para pekerja.
Mualimin mengatakan masalah seperti itu harus menjadi perhatian.
"Agar apa yang jadi hak pekerja diperhatikan," kata Mualimin.
"Karena kita tahu aktivitas bisnis pada umumnya adalah cuan. Maka mana kala berpikir cuan, maka sering kali melupakan aspek-aspek bisnis ham di dalam aktivitas bisnis itu sendiri," dia menambahkan.
Mualimin mengharapkan Presiden Joko Widodo segera menyetujui perpres sehingga menjadi pegangan semua dalam menjalankan aktivitas bisnis.
"Apabila dalam waktu dekat perpres stranas bisnis dan ham disetujui, maka ini jadi pegangan kita semua baik oleh pemerintah baik oleh kawan-kawan NGO, baik pelaku usaha. Agar tentunya sekali lagi di dalam aktivitas bisnisnya, menerapkan nilai-nilai HAM," katanya.
Baca Juga: Dunia Bisnis Terus Berkembang, Ketua Umum HIPMI Sumbar Minta Pengusaha di Padang Perluas Jaringan
