Infografis
Terkait dengan penyaluran BBM bagi nelayan, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses BBM.
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6), Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
"Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan," kata Moeldoko.
Isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil menjadi salah satu topik pembahasan rakor KSP dan K/L tersebut sebagai upaya menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 17 April 2020 yang meminta percepatan pemenuhan akses BBM bersubisi untuk nelayan kecil.
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan bahwa KSP mendorong kementerian/lembaga agar mempercepat pengurusan dan penerbitan KUSUKA. Pasalnya, menurut mantan Panglima TNI itu KUSUKA telah mencakup data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi. (Antara)
