Suara.com - Warga Depok kini geger usai ditemukannya diduga 'kuburan' bansos Presiden Jokowi di dekat sebuah gudang jasa pengantaran paket, JNE pada Minggu (31/7/2022) lalu. Dugaan awal bahwa bansos presiden tersebut diduga dibuang oleh pihak JNE selaku distributor.
Lokasi penemuan sejumlah paket diduga bansos presiden yang terkubur tersebut berada di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok.
Bahkan, paket yang diduga bansos pemberian Presiden Jokowi tersebut telah terkubur lama sejak 2020 silam.
Lantas, bagaimana sejumlah bansos tersebut ditemukan? Bagaimana respons dari pihak-pihak yang bersangkutan? Simak jawabannya dalam deretan fakta berikut.
1. Berawal dari galian septic tank
Sejumlah paket tersebut ditemukan oleh seorang tukang gali bernama Nanang Firmansyah.
Kala itu, Nanang mendapatkan permintaan jasa gali lubang oleh pihak JNE di area gudang. Ia ditugaskan bersama rekannya, Dudung untuk menggali lubang yang dijadikan tempat tanki pembuangan tinja atau septic tank.
Sontak, ia menemukan paket diduga bansos tersebut ketika tengah menggali beberapa meter tanah area gudang milik JNE tersebut.
"Saya awalnya dikasih orderan dari teman, namanya Pak Dadung untuk gali septic tank, ya sudah," kata Nanang saat dijumpai di lokasi, Senin (1/8/2022).
2. Tuai reaksi kecaman publik
Sontak, penampakan 'kuburan' bansos tersebut sempat direkam oleh beberapa warga sekitar yang mendapat kabar temuan tersebut.
Unggahan video temuan bansos tersebut akhirnya viral dibagikan oleh berbagai akun gosip, seperti @andreli_48.
Unggahan tersebut sontak menuai kecaman dari warganet yang kecewa lantaran Bansos yang seharusnya disalurkan kepada yang membutuhkan tersebut berakhir dibuang sia-sia.
"Bansos Presiden yang harusnya di bagikan ke rakyat yang membutuhkan ditemukan terpendam, ditemukan Ahli Waris Muhamad Rudi Samin di Lahan Serap Depok," tulis narasi pada unggahan akun @andreli_48
3. Ketua RT mengaku tak pernah ada kegiatan mencurigakan di area temuan
Usai warga digegerkan oleh temuan tersebut, ketua RT setempat mengungkap bahwa pihak JNE tak pernah kedapatan melakukan kegiatan mencurigakan di area.
"Di sini mobil penuh, jadi warga tidak tahu. Ketua lingkungan jadi tidak tahu kalau di sini ada aktivitas mencurigakan. Ini tempat parkir JNE, jadi kami tidak tahu. Bukan kami tidak memperhstikan lingkungan, kami cukup waspada jadi kami tidak tahu persis," ucap Ketua RT. 10 RW. 03, Sugeng.
4. Pihak JNE beri penjelasan
Lantaran terseret namanya sebagai pihak distributor sejumlah paket beras yang diduga bansos tersebut, JNE akhirnya merilis klarifikasi.
VP of Marketing JNE Eri Palgunadi memberi penjelasan terkait 'kuburan' bungkus beras yang diduga mencapai takaran satu ton tersebut.
Eri menegaskan bahwa sejumlah beras bansos tersebut sengaja dibuang lantaran sudah rusak dan tak layak untuk didistribusikan ke masyarakat.
5. Penguburan sudah sesuai prosedur
Eri juga mengaku bahwa penguburan paket beras tersebut tidak menyalahi prosedur.
"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak," ungkap Eri dalam keterangannya, Minggu (31/7/2022)
6. Dinsos Depok mengaku bahwa beras milik Kemensos
Temuan beras bansos tersebut juga akhirnya terdengar oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok.
Kepala Dinsos Kota Depok, Asloeh Madjri mengaku bahwa pihaknya tak pernah memperoleh informasi terkait adanya bansos tersebut. Lebih lanjut, ia menduga bahwa paket tersebut milik Kemensos dan tidak ada sangkut pautnya dengan Dinsos Depok.
"Intinya itu banpres milik Kemensos, tidak ada hubungannya dengan Dinsos Kota Depok," tegas Asloeh.
7. Penjelasan Menko PMK
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akhirnya membeberkan siapa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keberadaan paket beras bansos tersebut.
Ia meminta agar masyarakat tak fokus menyalahkan Kemensos lantaran pihak yang bertanggungjawab adalah transporter dan juga Badan Urusan Logistik (Bulog).
Dalam kasus ini, JNE merupakan pihak transporter yang dimaksud.
"Siapa yang bertanggung jawab? Adalah transporter dan Bulog. Jadi kalau ada beras rusak itu adalah tanggung jawab pihak transporter," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/8/2022).
Menurutnya, beras tersebut telah sebelumnya dinyatakan rusak dan tak layak dibagikan sebelum didistribusikan ke masyarakat.
"Kalau keterangan dari JNE itu betul, itu berarti beras bansos yang dinyatakan rusak sebelum diterimakan kepada keluarga penerima manfaat (KPM)," lanjut Muhadjir.
Adapun sesuai dengan instruksi presiden, beras yang tak layak kualitasnya tidak boleh dibagikan ke masyarakat.
"Beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Karena Presiden pesan jangan berikan beras ke masyarakat yang kita sendiri tidak mau makan, yang diberikan beras premium," tegas Muhadjir.
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER
