Infografis
"Kita sudah melihat bahwa bahasa yang digunakan semakin kuat namun tidak ada hal lain yang dilakukan untuk memperkuatnya."
Dia mengatakan pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dengan kembali melakukan kebijakan lebih ketat meski akan ada ongkos politik dan sebagian warga tidak mendukungnya.
"Yang tidak kita ketahui 12 bulan lalu adalah betapa cepatnya kita bisa terinfeksi lagi, dan setiap kali kita kena COVID-19 semakin besar kemungkinan kita terkena long COVID," katanya.
"Tentu saja kalau situasi berubah, peraturan juga mesti berubah."
Dr Dyda setuju bahwa pengetatan pembatasan dan penerapan beberapa pembatasan tambahan adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan politisi untuk memastikan pesan mereka dianggap serius.
"Literatur menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang bekerja adalah kewajiban atau keharusan dari pemerintah, baik dalam konteks pandemi dan konteks yang lain," katanya.
"Dari sudut pandang kesehatan publik, kita cenderung untuk tidak mau menerapkan aturan wajib yang dimandatkan kecuali ada alasan yang sangat kuat."
"Sekarang mungkin hal tersebut diperlukan lagi."
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.
Baca Juga: FAO dan Australia Beri Indonesia Bantuan untuk Penanganan PMK, Tim Ahli Jalankan Misi Darurat
