Soroti Janji Proyek Kereta Cepat Tak Pakai APBN tapi Sekarang Malah Sebaliknya, PKS ke Pemerintah: Kok Bisa?

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 16:46 WIB
Soroti Janji Proyek Kereta Cepat Tak Pakai APBN tapi Sekarang Malah Sebaliknya, PKS ke Pemerintah: Kok Bisa?
Foto udara Jembatan DK88 atau jembatan bentang panjang section Tunnel 6 Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang berada di perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Alhasil, China melalui China Development Bank (CDB) meminta Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya tersebut.

Bagaimana latar belakang permintaan CDB tersebut? Berikut ulasannya.

Pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung timbul seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi dalam proyek tersebut.

Adapun cost overrun dalam proyek KCJB adalah sebesar 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun rupiah.

Jika dilihat dari angka tersebut, maka biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun, dari anggaran awal sebesar 6,07 dolar AS ekuivalen Rp86.5 triliun.

China minta RI ikut tanggung pembengkakan biaya

Adanya permintaan China tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

Ia mengatakan, China meminta Indonesia ikut menanggung pembekakan biaya dalam proyek KCJB dengan menggunakan APBN.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," lanjutnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI