Suara.com - Rakyat Cile memilihmenolak rancangan perubahan konstitusi negara ke arah yang lebih progresif dalam sebuah plebisit atau pemungutan suara yang dihitung pada Minggu (4/9/2022) waktu setempat.
Sekitar 62 persen pemilih memutuskan untuk menolak rancangan konstitusi baru tersebut, sehingga konstitusi lama yang disusun pada tahun 1980 di bawah kepemimpinan diktator Gen Augusto Pinochet akan tetap berlaku.
Sebelumnya, melalui referendum tahun 2020, mayoritas warga negara wilayah Amerika Selatan tersebut memutuskan konstitusi baru harus disusun.
Namun, hasil akhir produk tersebut tampaknya tidak memuaskan masyarakat yang akhirnya malah menolak rancangan tersebut.
The Guardian melaporkan, rancangan konstitusi yang baru memuat dan mengusulkan beberapa perubahan, termasuk menjamin hak-hak perempuan dan kesetaraan gender serta turut menjamin perlindungan terhadap Indigenous people atau masyarakat adat.
Proposal yang berisi 388 pasal tersebut juga mengatur legalisasi aborsi dan mengamanatkan cakupan kesehatan semesta (universal health care) yang dapat diakses bagi seluruh warga negara, urai The New York Times.
Aturan terkait Indigenous people menjadi salah satu poin yang paling banyak dikritik dan mengakibatkan popularitas draft konstitusi ini begitu rendah.
Beberapa kelompok mengkhawatirkan bahwa “perlindungan bagi masyarakat adat” memiliki makna bahwa kelompok-kelompok masyarakat adat di Cile dapat diakui sebagai negara dan pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan.
Selain itu, sebagai negara yang cenderung konservatif, banyak warga Cile yang dilaporkan menyangsikan individu-individu “sayap kiri” yang terlibat dalam penyusunan proposal ini.
Perlu diketahui, setelah referendum tahun 2020, Cile memilih 150 orang untuk menyusun usulan konstitusi yang baru, dan dua pertiga kursi dimenangkan oleh individu dari golongan “sayap kiri”, dan mereka dapat menambahkan poin-poin baru ke dalam proposal tanpa memerlukan suara dari kubu konservatif.
