Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menyebut akan ada tim khusus atau timsus bentukan Presiden Jokowi untuk menangani serangan Bjorka.
Diketahui sebelumnya, Bjorka adalah seorang hacker atau peretas yang membocorkan data pribadi masyarakat Indonesia. Terakhir, ia membeberkan data milik sejumlah pejabat termasuk Johnny.
Adapun fakta-fakta terkait tim khusus yang dibentuk untuk menangani serangan Bjorka bisa ditemukan melalui poin-poin berikut.
1. Data yang Bocor Disebut Tidak Spesifik
Menkominfo kembali angkat berbicara terkait aksi Bjorka membocorkan sejumlah data milik pemerintah. Johnny mengatakan data-data yang disebarkan itu bersifat umum.
Maknanya, data-data yang diretas dan dibocorkan Bjorka saat diperiksa ternyata tidak spesifik serta bukan data ter-update atau terkini.
"Data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," ungkap Johnny G Plate di lingkungan Istana Kepresidenan, Senin (12/9/2022).
2. Timsus Dinamai Emergency Response Team
Johnny juga mengatakan dirinya baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Baca Juga: Jawaban Hacker Bjorka Soal Kasus Fredy Sambo
Pertemuan itu, kata Johnny, dilakukan untuk menelaah peristiwa peretasan data oleh Bjorka. Lalu, pihaknya juga membentuk tim khusus "emergency response team" untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.
3. Membentuk Timsus untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Menkominfo menyatakan pembentukan timsus "emergency response team" itu juga untuk menjaga kepercayaan publik.
Johnny kemudian mengaku ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. Maka, ia mengajak media untuk ikut menjaga kedaulatan dengan tidak memberitakan hal-hal yang membingungkan masyarakat.
Sebab, ada banyak hal-hal teknis yang terkadang salah kutip hingga mengakibatkan satu warga dengan lainnya saling menaruh komentar buruk di media sosial.
4. Penerapan Kerja Timsus Belum Pasti
