Mau Bangun Kantor Baru 15 Lantai, Pemkot Magelang Siapkan Dana Rp 70 Miliar

Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang berencana membangun kantor baru di Jalan Alun-Alun nomor 2 Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz pun mengungkap jika pihaknya telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 70 miliar.

Rencananya, kantor baru dengan luas sekitar satu hektare tersebut nantinya akan dibangun gedung bertingkat. Tak main-main, gedung itu rencananya akan dibangun di atas delapan lantai, tepatnya 15 lantai.

Adapun rencana pembangunan gedung sampai 15 lantai itu sesuai perda di kawasan tersebut. Masalah aset juga disebit Nur Aziz sudah final.

"Masalah aset kan sudah final, bahwa Pemkot Magelang diberi kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kementerian Keuangan di Jalan Alun-Alun nomor 2 Kota Magelang yang dulu juga merupakan kantor Kabupaten Magelang," katanya usai melepas peserta lomba lari Magelang 10K di Magelang, Minggu (18/9/2022).

Sebagai informasi, Pemkot Magelang, Kemenkeu, dan TNI telah menandatangani nota kesepahaman tentang penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan di Kota Magelang. Itu difasilitasi oleh Kemenkopolhukam.

Kesepahaman itu menghasilkan komitmen Kemenkeu menghibahkan tanah dan bangunan Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu di Jalan Alun-alun Kota Magelang kepada Pemkot Magelang, penyerahan kompleks bangunan perkantoran Pemkot Magelang seluas empat hektare di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Kota Magelang kepada TNI, dan TNI menyerahkan Gedung Wiworo Wiji Pinilih kepada Pemkot Magelang.

Nur Aziz melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan cadangan Rp 70 miliar dari anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024 mendatang. Selain itu, pemerintah pusat dan provinsi juga akan memberikan bantuan.

"Kami siapkan dana cadangan Rp70 miliar, kemudian nanti akan dibantu pemerintah pusat dan pemprov untuk membangun kantor baru," jelasnya.

"Dana cadangan disiapkan, apalagi sekarang diperkuat dengan perda dana cadangan. Kami juga gunakan bantuan dari pemerintah dan kini sudah dibuatkan proposal untuk diajukan ke Kementerian Keuangan dan Pemprov," pungkasnya. [ANTARA]