Mahfud MD: Ada atau Tidak Ada Tudingan dari SBY, Pemilu Pasti Diwarnai Kecurangan

Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur serta tidak adil.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada atau tidak ada tudingan dari SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan.

Mahfud menyontohkan "pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan."

Mahfud mengatakan bahwa dia banyak tahu kecurangan -- pada pemilu era pemerintahan SBY -- karena waktu itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi.

Mahfud menyebut kecurangan yang terjadi bukan dilakukan pemerintah terhadap partai, tetapi antara pendukung partai.

"Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," kata Mahfud.

Menurut Mahfud lain halnya dengan kecurangan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, kecurangan terjadi secara vertikal karena melibatkan penguasa.

"Sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu."

Sebelumnya, SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan karena itu dia "harus turun gunung menghadapi pemilu 2024."

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang?" kata SBY dalam unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku.

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."

SBY menyebut bahwa dia mengetahui informasi pemilihan presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan kandidat sesuai keinginan penguasa.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" katanya.

SBY kemudian merasa bahwa dia harus turun gunung untuk mempertahankan pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih.

SBY membandingkan dengan masa ketika Partai Demokrat berada di lingkup pemerintahan selama 10 tahun atau selama dia menjabat Presiden RI untuk dua periode.