Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta agar lembaga antirasuah bersikap tegas dalam mengusut dugaan korupsi Lukas Enembe dan turut menjerat pihak - pihak yang mencoba melakukan perintangan penyidikan.
"Misalnya, mengambil tindakan berupa penjemputan paksa dan menjerat pihak-pihak yang menghalang-halangi proses penyidikan,"kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/9/2022)
Kunia berharap Lukas Enembe dapat kooperatif untuk penuhi panggilan KPK agar proses penyidikan yang dilakukan berjalan dengan baik.
"Menghadiri pemeriksaan dirinya (Lukas Enembe) sebagai tersangka di KPK," ungkapnya
Selain itu, ICW juga meminta agar Partai Demokrat dapat mendukung penuh penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. Dimana, Lukas enembe sendiri merupakan kade partai Demokrat.
"Partai Demokrat mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya menyangkut penyidikan terhadap Lukas Enembe," imbuhnya
Diketahui, KPK sudah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe di Papua. Rencana lembaga antirasuah akan menjadwalkan pemanggilan Lukas dalam kapasitas tersangka pada Senin, 26 September 2022 pekan depan.
"Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK,"ucap Kepala agian Pemberitaan KPK Ali Fikri pagi tadi.
Baca Juga: 9 Kontroversi Lukas Enembe: Dideportasi, Dijadikan Tersangka, Dicekal, Kok Dibela Massa?
"Kami berharap tersangka dan PH-nya kooperatif hadir karena ini merupakan kesempatan untuk dapat menjelaskan langsung dihadapan tim penyidik KPK,"
