Antisipasi Penumpukan Pemudik, Pemerintah Lakukan Antisipasi Lalin Hingga Terapkan WFA

Suara.com - Pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran 2026 berpotensi melampaui 150 juta orang. Lonjakan mobilitas tersebut membuat pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penumpukan perjalanan pada waktu tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan salah satu strategi utama yang disiapkan pemerintah adalah mendistribusikan waktu perjalanan masyarakat agar arus mudik tidak terkonsentrasi pada satu periode.

“Salah satu yang kami upayakan agar arus mudik ini lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman adalah pendistribusian pergerakan pemudik. Dengan rangkaian kebijakan ini kita harapkan pemudik tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” kata Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini mencapai sekitar 143,9 juta orang. Namun pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan jumlah pemudik aktual biasanya lebih tinggi dari hasil survei.

“Perkiraan surveinya itu adalah 143.915.053. Tetapi dari tahun ke tahun dalam praktiknya lebih tinggi dari survei, sekitar 10-an persen lebih tinggi, artinya bisa menjadi sekitar 155 juta manusia bergerak,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah pengaturan mobilitas. Di antaranya melalui flexible working arrangement (FWA) pada 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026, pengaturan libur sekolah mulai 16 Maret, serta penetapan cuti bersama.

Selain pengaturan waktu perjalanan, pemerintah juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan dukungan operasional selama periode mudik.

Di sisi lain, pemerintah juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi selama arus mudik. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan menengah hingga tinggi.

“Kita juga harus waspada, mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah yang menurut BMKG potensinya masih kategori menengah hingga tinggi di sebagian wilayah Indonesia,” kata Pratikno.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai dukungan seperti operasi modifikasi cuaca, kesiapan 191 Unit Pelaksana Teknis BMKG, serta pelaksanaan Operasi Ketupat Polri pada 13–26 Maret 2026.

Selain itu, posko terpadu lintas kementerian dan lembaga juga disiagakan di berbagai titik guna mendukung kelancaran arus mudik.

Dalam aspek keselamatan perjalanan, pemerintah juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pratikno menyebut pemeriksaan awal telah dilakukan terhadap 338 pengemudi bus di sejumlah terminal dan pool perusahaan di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, tes alkohol, serta narkotika dan zat adiktif lainnya,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiagakan lebih dari 2.700 pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik untuk memberikan layanan bagi para pemudik.