Suara.com - Selama lima hari, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berkunjung ke sejumlah daerah antara lain Bali, Makassar hingga Mamuju, Sulawesi Selatan.
Kunjungan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah publik, tidak terkecuali Rocky Gerung.
Pengamat politik itu menilai bahwa, kunjungan Ganjar berkaitan dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Saat itu, PDIP menyampaikan belum ada calon untuk Pilpres 2024.
Rocky membaca, Ganjar sedang melakukan safari politik karena tidak ada kepastian dari partainya alias Ganjar memilih jalan sendiri.
"Itu berarti bagi Ganjar, dia nggak akan dicalonkan PDIP. Makanya dia berupaya untuk nyari konstituen sendiri saja," kata Rocky dalam tayangan Kanal Youtube Rocky Gerung Official dikutip pada Rabu, (12/10/2022).
Di sisi lain, lanjut Rocky, Ganjar tidak mungkin terus nunggu dicalonkan PDIP, sementara di saat yang bersamaan, dukungan untuk Ganjar maju pencapresan berlanjut terus.
Namun apa yang dilakukan Gubernur Jateng tersebut, adalah suatu hal yang normal.
"Etis gak etis itu urusan PDIP," ujarnya.
Bagi Rocky, yang penting saat ini menjelang tahun Pemilihan Umum (Pemilu), sudah ada seseorang yang menyatakan diri ingin maju pilpres 2024.
"Yang penting itu, kita bisa lihat ada figur yang akan bertanding nanti. Jangan sampai Anies gak ada penandingnya," tutur Rocky.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengingatkan Ganjar Pranowo agar tegak lurus dengan sikap partai, terutama dengan Megawati Soekarnoputri.
Ganjar yang masih kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut, ditegaskan Junimart merupakan petugas partai. Sehingga mengikuti arahan ketua umum dan partai menjadi sebuah kewajiban, apalagi menyoal pencalonan presiden.
"Wajib. Kalau dia petugas partai, harus tegak lurus. Kalau kita a, ibu bilang b, ya kira harus b dong. Nggak bisa a," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Junimart menilai, keinginan menjadi calon presiden (capres) memang hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Namun dalam sebuah partai, hal itu tentu ada mekanismenya, seperti di PDIP yang menyerahkan penunjukan capres kepada Megawati.
TERPOPULER
