Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Jum'at, 14 Oktober 2022 | 17:38 WIB
Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. (Suara.com/Novian Ardiansyah)

Suara.com - Partai Gerindra enggan mencampuri hak prerogatif Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Gerindra juga tidak mau ikut-ikut menggiring Jokowi melakukan atau tidak melakukan pergantian menteri di kabinet.

Untuk diketahui, isu reshuffle kembali mencuat menyusul NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Kita nggak akan giring, apakah perlu atau tidak tepat atau tidak. Itu (reshuffle) murni hak beliau dan beliau paham lah kalau beliau akan reshuffle ya reshuffle, akan menentukan siapa yang reshuffle," kata Waketum Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Habiburokhman menegaskan, Gerindra akan menghormati apapun yang nantinya menjadi keputusan Jokowi berkaitan ada atau tidaknya reshuffle, berikut dengan pergantian menteri-menteri.

"Kalau kami tentu 100 persen menghormati sepenuhnya. Menghormati hak Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak beliau yang paling paham, beliau yang paling mengerti situasi dan beliau adalah user-nya," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali meyakini bahwa kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosioanal presiden.

"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).

Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.

baca juga

"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.

Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.

"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja," ujarnya.

Tetap Kawal Jokowi

Partai NasDem legawa dengan sikap dan keputusan Presiden Jokowi seiring tersiarnya kabar perombakan kabinet atau reshuffe. Bagi NasDem, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi secara penuh sehingga keputusan apapun nantinya harus diterima.

Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh NasDem. Memang semenjak mengusung Anies, NasDem kekinian lebih mendapat banyak sorotan. Mulai dari sebutan Nasdrun, hingga "digoyang" isu keluar kabinet.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY

Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY

News | Jum'at, 14 Oktober 2022 | 15:47 WIB

Soal Wacana Reshuffle Kabinet, Demokrat Malah Singgung Upaya Intimidasi ke Parpol Pengusung Capres

Soal Wacana Reshuffle Kabinet, Demokrat Malah Singgung Upaya Intimidasi ke Parpol Pengusung Capres

News | Jum'at, 14 Oktober 2022 | 15:22 WIB

Ramai Isu Reshuffle Menteri NasDem, Demokrat: Demokrasi Jadi Makin Bobrok

Ramai Isu Reshuffle Menteri NasDem, Demokrat: Demokrasi Jadi Makin Bobrok

News | Jum'at, 14 Oktober 2022 | 12:55 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×