REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri dari parlemen pada Rabu (19/10/2022) karena mengirimkan dokumen resmi dari surel pribadinya.
Braverman mengundurkan diri setelah 43 hari ia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Hal ini menunjukkan kekacauan politik yang mencekeram Inggris.
Braverman menulis surat pengunduran diri kepada PM Inggris yang kemudian diunggah di Twitter. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya mengirimkan dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.
"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia.
Ia menyebutkan bahwa pengunduran dirinya merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan.
"Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka," ujar Braverman, melanjutkan.
Mendagri Inggris itu kemudian mengomentari pemerintahan Liz Truss dan mengaku khawatir dengan arah pemerintah.
"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.
Menurutnya, pemerintah saat ini tak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya, tetapi ia prihatin tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.
Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.
Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.
Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.
Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.
Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian. [ANTARA/Anadolu]
TERPOPULER
