REGIONAL:
Suara.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun, membuat sebuah video di channel YouTube-nya dengan membahas satu isu terkini soal pidato Presiden Joko Widodo pada saat menghadiri HUT Golkar ke-58 pada Jumat (21/10/22) lalu.
Dalam video berdurasi 25 menit 42 detik tersebut, Refly menyebut jika pesan tersebut barangkali merupakan intervensi yang dilakukan oleh presiden.
Pasalnya, pada momen tersebut, Presiden Jokowi memberikan pesan kepada Partai Golkar agar tidak sembrono dan harus berhati-hati saat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.
Refly berujar bahwa soal calon presiden yang akan dimajukan oleh Partai Golkar merupakan urusan internal dari partai tersebut. Sehingga presiden tidak boleh ikut campur dalam hal tersebut karena tidak etis.
"Rasanya terasa tidak etis ketika Pak Jokowi mengintervensi Golkar untuk memberikan nasihat soal calon presiden. Karena itu semata-mata urusan Golkar dan tidak ada kaitannya dengan masa pemerintahan Jokowi hari ini," kata Refly seperti dikutip Suara.com pada Senin (24/10/22).
Pada pernyataannya, pengamat politik ini menyayangkan sikap Jokowi yang seolah-olah masih memiliki ambisi untuk mempertahankan rezimnya meskipun masa jabatannya akan habis dan digantikan oleh presiden selanjutnya.
"Sangat disayangkan kalau Presiden Jokowi masih berambisi untuk mempertahankan rezimnya dengan mengendorse salah satu calon dan bahkan sangat aktif," tutur Refly.
"Padahal yang kita inginkan adalah siapapun yang menang maka orang tersebut adalah satu melanjutkan hal-hal yang baik dari pemerintahan sebelumnya termasuk pemerintahan Jokowi.Yang kedua memperbaiki hal-hal yang kurang baik, lalu memunculkan ide-ide segar yang baru," imbuhnya.
Refly juga mengawatirkan jika pada Pilpres 2024, presiden dan wakil presiden baru terpilih karena adanya state apparatus.
Hal tersebut akan menunjukkan jika politik di Indonesia masih pada tahap low politics.
Tak hanya menyinggung intervensi yang dilakukan oleh presiden, Refly juga menyebut bahwa Golkar merupakan partai yang tak memiliki pendirian.
"Golkar sebagai partai ya jadi sangat pragmatis. Hari ini ikut Jokowi, nanti yakinlah kalau rezim Jokowi kalah, dia akan ikut rezim yang baru. Tidak ada pendirian. Apa mungkin itu jati diri Golkar? Mungkin juga," ujarnya.
TERPOPULER