Ganjar Dikritik Sering Absen Rapat Paripurna, Sibuk Safari Politik Jelang Pilpres 2024?

Suara.com - Anggota DPRD Jawa Tengah, Benny Karnadi, memberikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering kali absen dari rapat paripurna.

Kritikan ini dilayangkan oleh Benny saat menghadiri rapat paripurna mengenai Raperda Penyelenggaraan Penyiaran dan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Jateng pada Senin (31/10/22) kemarin.

Awalnya, Anggota Komisi Fraksi PKB ini melakukan interupsi kepada Pimpinan Dewan (Pimwan). Ia lantas melaporkan jika Ganjar jarang menghadiri rapat paripurna.

Dalam sejumlah rapat, Ganjar seringkali absen dan hanya diwakilkan oleh Wakil Gubernur Taz Yasin atau Sekretaris Daerah (Sekda).

"Instruksi pimpinan, Benny Karnadi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama bahwa beliau sering kali tidak mengikuti rapat paripurna dan mendelegasikan wewenangnya kepada baik Wakil Gubernur atau kepada Sekretaris Daerah," tutur Benny seperti dikutip melalui unggahan akun TikTok @dpwpkbjateng pada Selasa (2/11/22).

Yang lebih krusial, hingga saat ini salah satu kader PDI Perjuangan yang santer dikabarkan akan maju dalam Pilpres 2024 ini belum menandatangani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

"Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa sampai hari ini RKPD yang kami dengar belum ditandatangani. Sudah satu bulan lebih," lanjut Benny.

Dalam pernyataannya di depan Pimpinan Dewan, Benny lantas meminta agar Ganjar mendapatkan teguran.

"Kami mohon kepada Pimpinan Dewan untuk memberikan teguran kepada beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah," tutur Benny.

Anggota DPRD Jateng ini juga meminta agar Ganjar lebih fokus mengurus Jawa Tengah daripada melakukan kunjungan ke daerah-daerah lain.

"Ketika beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kami sering mendengar dari beliau sendiri bahwa beliau ketika ditanya tentang calon presiden, beliau selalu menjawab bahwa hari ini beliau fokus untuk mengurus Jawa Tengah," kata Benny.

"Tapi faktanya sampai hari ini bahkan hajat hidup pemerintah Jawa Tengah maupun rakyat Jawa Tengah melalui RKPD tahun 2023 sampai hari ini belum ditandatangani," imbuhnya.

Tanggapan Tokoh NU

Umar Hasibuan turut mengomentari soal Anggota Fraksi PKB yang meminta agar Ganjar Pranowo diberikan teguran.

Melalui akun Twitter-nya, Umar mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Benny menunjukan kejujuran dan sikap kritis.