Suara.com - Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun justru menyutujui sebutan Anies Baswedan yang dianggap antitesis Jokowi dan atau bahkan antitesis rezim sekarang.
Refly Harun menyampaikan bahwa Anies disebut seperti hot property dan juga membawa harapan baru.
"Kalau Anies Baswedan saat ini ya dia seperti hot property. Kelebihannya adalah dia mewakili kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan hari ini sehingga dia seperti menawarkan harapan baru atau A New Hope,” jelas Refly, dilansir wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com dari kanal YouTubenya, Rabu (02/11/22).
Meski nantinya harapan itu tak terjadi, namun majunya Anies dalam kontestasi lima tahunan itu tetap membawa sebuah kebaruan.
“Perkara kemudian harapan baru itu tidak terealisasi in the future (di masa depan) itu soal lain tetapi pemilu itu selalu menawarkan sebuah mimpi dan sebuah harapan baru,” sambungnya.
Menurutnya, kehadiran Anies untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2024 itu sebagai antitesis ini dibutuhkan oleh mereka yang tak begitu cocok dengan kepemimpinan Jokowi dan rezim saat ini.
Menjelang pemilu 2024, Refly mencium tak sedikit pihak yang tengah mencoba menjegal Anies Baswedan.
Hal itu disebutnya mulai dari kasu Formula E hingga special mission dari Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mencari kelemahan Anies lainnya.
Dia berharap Anies tetap bisa maju supaya pemilu kedepan bisa tercerahkan dan tak dikendalikan oleh oligarki.
Baca Juga: Blak-Blakan Presiden Jokowi Beri Restu Prabowo: 'Sudah sejak awal kok'
"Mudah-mudahan tidak terjadi sehingga kita bisa punya fair presidensial illusion kalau tidak kita tidak bisa berharap ada kepemimpinan yang mencerahkan di masa depan, tetapi lebih pada kepemimpinan yang dikendalikan oligarki,” kata Refly.
Pengamat politik itu lantas memberikan peringatan, bahwa keinginan Surya Paloh agar membangun kabinet ahli atau zaken kabinet ketika mendeklarasikan Anies bisa tidak terjadi jika dari awal sudah bagi-bagi kursi antara tiga partai yang menjagokan Anies.
“Harusnya harusnya ya kalau menghormati presiden, ya udah serahkan saja dia kepada Mr. presiden. Tapi kalau minta jatah ini jatah itu dan lain sebagainya Itu yang kemudian akan membuat pemerintahan tidak berjalan sebaik-baiknya,” ujar Refly.
