Bukan Gegara Bandar Belum Sepakat, NasDem, PKS dan Demokrat Batal Deklarasi Koalisi Disebut Hanya Bagian dari Strategi

Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa batalnya 'Koalisi Perubahan' yang digagas NasDem, PKS dan Demokrat untuk dideklarasikan 10 November kemarin memang sengaja dilakukan sebagai strategi.

"Batalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS pada 10 November 2022 tampaknya hanya bagian dari strategi saja," kata Jamil kepada wartawan dikutip Jumat (11/11/2022).

Menurutnya, NasDem, PKS dan Demokrat tampaknya masih melihat dinamika koalisi partai lainnya, termasuk arah politik PDIP. Hal itu, kata dia, tampaknya diperlukan agar pemetaan politik Pilpres 2024 lebih jelas sehingga lebih siap untuk mengantisipasinya.

Selain itu, Jamil mengatakan, Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat juga memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan capres-cawapres yang akan diusung.

"Karena itu, Partai Demokrat dan PKS harus menuggu keputusan tersebut. Tanpa keputusan mereka, tentu belum dimungkinkan bagi Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan koalisi bersama Nasdem," ungkapnya.

"Jadi, tidak jadinya deklarasi koalisi pada 10 November 2022 jangan diartikan adanya pembatalan. Sebab, sejak awal memang belum ada kesepakatan ketiga partai untuk mendeklarasikan pada tanggal tersebut. Tanggal tersebut hanya usulan Nasdem, yang belum disetujui Demokrat dan PKS," sambungnya.

Kendati begitu, Jamil mengatakan, jika dilihat dari intensnya tim kecil dari Nasdem, PKS dan Demokrat bertemu, tentu koalisi tiga partai itu hanya tinggal menunggu waktu saja.

Menurutnya, tiga partai tersebut tampaknya akan mendeklarasikan berkoalisi setelah semua persiapan dianggap sudah matang.

"Jadi, tiga partai itu tampaknya akan mendeklarasikan berkoalisi pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Ketiga partai pada saat itu tampaknya sudah siap untuk berkoalisi, termasuk visi, misi, program, dan strategi pemenangannya," pungkasnya.

Singgung Bandar

Sebelumnya Koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasional Demokrat (NasDem) yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal.

Deklarasi tersebut menurut pertinggi NasDem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun.

Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro sementara Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar.

Fahri menyebutkan untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.

"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol ini kerja bandar, parpol enggak sanggup Anies Baswedan enggak sanggup," ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Persektif.

"Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," imbuhnya.

Lebih lanjut Fahri Hamzah meyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan.

Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20 persen dari presidential threshold dari pemilu sebelumnya.

"Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP, cuma PDIP enggak punya calon sendiri enggak populer, calonnya enggak dikehendaki, itu kan dilema," kelakar Fahri.