Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan, DPR bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya sebagai undang-undang dalam rapat paripurna yang akan digelar Kamis (17/11/2022).
Dasco mengatakan, keputusan tersebut diambil usai pihaknya menggelar rapat pimpinan (rapim) dan badan musyawarah (bamus) bersama dengan alat kelengkapan dewan pada hari ini Rabu (16/11/2022).
"Ya pada hari ini, sudah diagendakan rapim pimpinan DPR dan bamus dengan para ketua fraksi dan AKD, dan diputuskan bahwa beberapa undang-undang provinsi termasuk provinsi Bali dan Papua Barat daya itu akan diparipurnakan pada esok hari," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (16/11/2022).
Dasco berharap dengan segera disahkannya RUU Papua Barat Daya bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang menunggu ada pemekaran wilayah.
"Sehingga apa yang sudah ditunggu tunggu oleh masyarakat Papua besok akan direalisasikan oleh DPR," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan, dalam sidang Paripurna Kamis esok, bakal juga ada agenda pengesahan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.
"Tapi yang saya ingat itu ada pengesahan prolegnas, dan beberapa surat-surat tentang penugasan duta besar dan luar biasa berkuasa penuh dari negara lain," pungkasnya.
Pemerintah Desak Pengesahan
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta DPR segera mengesahkan RUU Papua Barat Daya. Tito meminta keseriusan dari wakil rakyat di Senayan agar tidak berimbas pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Minta DPR RI Segera Sahkan RUU Papua Barat Daya, Mendagri: kalau Nggak, Nggak Usah Diketok Sekalian
RUU Papua Barat Daya belum ditindaklanjuti oleh DPR RI. Saat ini, pengesahan RUU Papua Barat Daya masih tertahan di tingkat II dalam rapat paripurna.
"Jadi prinsipnya adalah, kalau memang mau diketok secepat mungkin. Supaya kita tidak ketinggalan dengan tahapan-tahapan pemilu," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
Sejauh ini baru ada tiga RUU yang disahkan yakni UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Papua Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Papua Pegunungan.
Apabila DPR RI hendak mengesahkan RUU Papua Barat Daya, Tito meminta DPR RI segera mungkin melaksanakannya.
"Kalau enggak, ya, enggak usah diketok sekalian supaya enggak terganggu tahapan-tahapan pemilunya."
