"Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru. Kalau rezimnya pro Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan," sambungnya.
Tak menutup kemungkinan jika Jokowi tak berkuasa dan pemimpin berikutnya tidak pro Jokowi, mega proyek IKN bisa diungkit menjadi skandal tindak pidana korupsi.
Sementara masalah terakhir yang diungkit Refly adalah proyek mangkrak kereta cepat. "Yang awalnya Keppres-nya business to business, tapi sekarang penggunaan uang APBN untuk membiayai," tuturnya.
Menurut Refly, alasan-alasan yang dikemukakannya masuk akal. Ia berpendapat Jokowi memiliki banyak sekali kepentingan sehingga saat ini terus berusaha memelihara kekuatan politiknya.