REGIONAL:
Suara.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menyebut perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mengancam menyebar identitas pribadi hingga foto nasabah.
Ancaman tersebut dilakukan komplotan tersebut terhadap para nasabah menjelang jatuh tempo.
"Awalnya yang dikirimkan pelaku ke korban adalah data-data pribadi korban sendiri," kata Aulia kepada wartawan, Minggu (4/12/2022).
Selanjutnya, kata Aulia, debt collector atau penagih dari perusahaan pinjol ilegal tersebut mulai mengancam menyebarkan foto. Mulai dari foto KTP hingga foto dari korban yang diambil dari media sosial untuk kemudian disebar ke seluruh daftar kontak milik korban.
"Bukan cuma itu, bahkan beberapa foto keluarga korban mulai dikirimkan ke WhatsApp korban," bebernya.
Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kompol Victor Daniel Henry Inkiriwang menambahkan, selain mengancam korban, pelaku juga meneror keluarga hingga teman korban.
"Karena merasa terancam, korban membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 November 2022," jelasnya.
Berkedok Koperasi
Sebelumnya, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek markas pinjol ilegal di Manado yang berkedok koperasi simpan pinjam (KSP). Penggerebekan itu dilakukan pada 29 November 2022 lalu dengan melibatkan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulut.
"Penindakan dilakukan di salah satu ruko yang berada di kawasan Ruko Marina, Kota Manado yang diduga kuat sebagai tempat beroperasinya pinjaman online tersebut," katanya.
Dalam penggerebeka, didapati 40 pegawai yang bekerja di kantor pinjol ilegal tersebut. Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan akhirnya ditetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni G selaku pimpinan perusahaan dan A sebagai debt collector.
"Diketahui bahwa beroperasinya pinjaman online dengan nama PinjamanNow, AkuKaya, KamiKaya dan EasyGo tidak memiliki izin dari OJK. Kegiatan pinjol illegal ini sudah berjalan kurang lebih selama satu tahun dengan uang nasabah dan perputaran uang diperkirakan senilai miliaran rupiah setiap bulannya," ungkap Aulia.
Dalam perkara ini, kata Victor, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 30 Juncto Pasal 46 dan atau Pasal 32 Juncto Pasal 48 dan atau Pasal 29 Juncto Pasal 45B dan atau Pasal 27 Ayat (4) Juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) Juncto Pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun pejabat dan denda Rp12 miliar.
"Tim dari Subdit Siber Polda Metro Jaya bekerjasama dengan tim dari Subdit Siber Polda Sulut masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan di kantor pinjol ilegal tersebut dan akan melakukan penyidikan lebih lanjut guna membongkar keseluruhan operasi pinjaman online ilegal ini," katannya.
TERPOPULER
