Berkali-kali Muncul, Ini Daftar Barisan Pendengung Jokowi 3 Periode: Ada Relawan, Menteri Sampai Elite Parpol

Suhu politik saat itu pun kembali menghangat. Banyak kalangan dengan tegas menolak wacana presiden tiga periode. Meski demikian, sayup-sayup sejumlah pihak juga menyatakan keinginan agar Jokowi bisa jadi tiga periode.

Seperti di 2019, Jokowi menegaskan tidak berminat menjabat presiden tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Lagi-lagi Jokowi tegas menyatakan, sikapnya tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi selama dua periode.

Meski demikian, sejumlah kalangan dekat Jokowi banyak yang mendengungkan masa jabatan presiden tiga periode. Di mana salah satu alasannya adalah masa pandemi Covid-19.

Di 2022

Sempat reda dan hilang nyaris setahun, wacana sama kembali menyeruak di Maret 2022. Kali ini lebih masif, terang-terangan sejumlah pentolan partai pendukung Jokowi mulanya mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.

Isu itu pertama kali mencuat kala Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya penundaan pemilu. Bak permainan estafet, isu tersebut kemudian ditangkap dan diamini oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Lama-kelamaan isu penundaan pemilu berubah jadi wacana presiden tiga periode. Kali ini kalangan menteri bertindak sebagai pendengung. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Cukup lama isu masa jabatan presiden tiga periode itu beredar. Hingga akhirnya Jokowi kembali angkat bicara. Kali ini sang presiden sekali lagi menegaskan dirinya bakal patuh pada konstitusi UUD 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).

Meski demikian, saat itu Jokowi menambahkan, wacana penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode tidak bisa dilarang. Kata dia, hal itu bagian dari demokrasi.

Pernyataan itu memantik kritik, khususnya dari para 'lawan' politik Jokowi atau yang di luar pemerintahan. Jokowi dianggap tidak tegas, bahkan 'menikmati' wacana tersebut.

Tak hanya kritik, sejumlah aksi massa digelar di beberapa daerah, mereka tegas menolak adanya penundaan pemilu maupun jabatan presiden tiga periode.

Akhirnya, pada April 2022, Jokowi menegaskan agar jajaran menterinya lebih fokus pada masalah yang dihadapi negara. Ia melarang para menterinya bicara lagi soal isu presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Di Agustus 2022

Hanya tenggelam beberapa bulan, wacana presiden tiga periode kembali menggema di Agustus 2022 lalu. Kali ini wacana tersebut dilontarkan dari kalangan pendukung atau relawan Jokowi saat acara Forum Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia yang dihelat pada Minggu 28 Agustus 2022.

Kali ini sikap Jokowi nampak 'abu-abu'. Jika sebelumnya tegas menolak, saat ini ia menyebut usulan presiden tiga periode adalah bagian dari demokrasi.

Dalam forum itu Jokowi berkata tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode.

"Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan," kata Jokowi di hadapan para pendukungnya di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan, usulan presiden tiga periode adalah bagian dari demokrasi. Baginya, wacana itu tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mundur.

Di Desember 2022

Bisa dibilang tahun 2022 menjadi pemanasan para parpol menjelang Pemilu 2024. Seiring itu, wacana presiden tiga periode makin kencang berhembus. Sejumlah elite silih berganti mendengungkan isu tersebut.

Adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang mendadak memanaskan suasana politik Indonesia di tengah ramainya gonjang-ganjing isu capres.

Bamsoet yang juga politisi Partai Golkar menyoroti dampak pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap kestabilan Indonesia yang tengah berjuang bangkit pasca-pandemi Covid-19 dan di tengah krisis global.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat," ujar Bamsoet dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Apa yang dilontarkan Bamsoet langsung disambut kritikan dari sejumlah elite partai maupun pegiat demokrasi. Simak artikel lengkapnya di sini.