Sementara itu, kuasa hukum Partai Ummat Denny Indrayana mengatakan ada kesepahaman antara kedua belah pihak yang dibangun saat mediasi berlangsung. Namun dia tidak dapat menjelaskan secara detail poin-poin tersebut.
"KPU butuh waktu untuk kemudian membawa pembicaraan tadi ke lembaga KPU, atas apa yang diharapkan Partai Ummat untuk tetap menjadi partai politik peserta pemilu 2024," ujar Denny.
Ia juga optimis dalam kesepakatan yang dilaksanakan pada hari kedua, kesepakatan antara kedua pihak dapat ditemukan.
"Kita tidak mau berandai-andai, kami tadi melihat ada ruang terbuka lebar untuk mencapai titik temu antara apa yang kami diskusikan dengan teman-teman KPU," imbuh Denny.
Apa Kata KPU?
Wakil Koordinator KPU Idham Holik mengatakan, KPU sudah melakukan konsolidasi menghadapi gugatan sengketa ini dengan dua KPU provinsi dan 16 KPU kabupaten/kota tempat Partai Ummat dianggap tak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024.
Hal itu menyebabkan partai besutan Amien Rais tersebut gagal dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024, sebab UU Pemilu mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memiliki kepengurusan 100 persen di 34 provinsi.
Dia menjelaskan, di Sulawesi Utara, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 1 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota.
Lalu di NTT, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 12 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 5 kabupaten/kota lainnya.
"Lima KPU kabupaten/kota (di NTT itu) yaitu Kupang, Alor, Sumba Barat, Lembata, dan Sabu Raijua," ujar Idham.
"Dan kedua, KPU Sulawesi Utara beserta 11 KPU kabupaten/Kota yaitu Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu," papar Idham.
TERPOPULER
