Geledah Ruang Fraksi di Gedung DPRD Jatim, KPK Temukan Dokumen Penting Perterang Kasus Suap Sahat Tua Simanjuntak

Suara.com - Geledah Ruang Fraksi di Gedung DPRD Jatim, KPK Temukan Dokumen Penting Perterang Kasus Suap Sahat Tua Simanjuntak

Kasus dugaan suap pengurusan hibah dari anggaran APBD provinsi Jawa Timur (Jatim) yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak masih terus ditelusuri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya, tepatnya di Gedung DPRD Jawa Timur.

Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pada penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (20/12) kemarin, KPK fokus pada ruangan sejumlah fraksi anggota dewan.

"Untuk lokasinya, masih berada di gedung DPRD Jawa Timur dan difokuskan pada beberapa ruang kerja fraksi," kata Ali lewat keteranganya, Rabu (21/12/2022).

Hasil penggeledahan ditemukan sejumlah dokumen penting, yang disebut Ali semakin membuat terangnya kasus suap yang menjerat Sahat yang merupakan anggota dewan dari partai Golkar.

"Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen yang diduga dapat membuat terang perkara ini," ujar Ali.

Selanjutnya sejumlah dokumen itu akan dianilisis, untuk kemudian dikonfirmasi ke pihak terkait dalam perkara ini.

"Nantinya dikonfirmasi kepada para pihak yang segera dipanggil sebagai saksi," kata Ali.

Sehari sebelumnya, Senin (19/12), KPK juga melakukan penggeladahan di dua tempat di Kota Surabaya, yakni Gedung DPRD Jatim dan rumah tinggal pihak terkait dalam perkara ini.

Di Gedung DPRD Jatim, KPK menggeledah ruangan Sahat, dari sana disita sejumlah dokumen berbentuk fisik dan elektroik beserta uang tunai.

Sahat Jadi Tersangka

Sahat yang merupakan anggota dewan fraksi Golkar menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu Rusdi (RS) yang merupakan staf ahli Sahat Tua, Abdul Hamid (AH) Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat), dan Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng, koordinator lapangan Pokmas.

Temuan KPK, Sahat diduga memanfaatkan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim dengan meminta bayaran untuk membantu meloloskan usulan penerimaan dana hibah dari APBD Jatim tahun 2021 dan 2022 yang dialokasikan senilai Rp 6,7 triliun.

Dana bernilai fantastis itu ditujukan bagi badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang ada di pemerintah provinsi Jawa Timur.