Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan 'kegerahannya' tak kala berpidato saat menghadiri HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ia menyinggung soal tudingan kepadanya ikut campur dalam seleksi parpol peserta Pemilu 2024. Partai mana yang disinggung Jokowi?
Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, dirinya maupun pihak Istana tidak pernah ikut campur apalagi mengintervensi proses seleksi parpol peserta Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.
Atas tuduhan itu, Jokowi pun bertanya-tanya kenapa ia maupun Istana selalu diseret-seter dalam urusan pemilu. Padahal baik dirinya maupun Istana tak ada kaitannya, apalagi sampai mengurus teknis pemilu.
Sekali lagi Jokowi menegaskan, bahwa soal verifikasi parpol peserta pemilu ada tugas dari KPU. Ia juga menyebut, KPU pasti independen dalam hal ini.
"Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengaku khawatir apabila ada partai yang gagal membentuk koalisi, dan lagi-lagi Istana kembali dituding ikut campur. Padahal, dirinya maupun Istana tak mengurusi soal koalisi antarpartai.
“Padahal kita itu gak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu, tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” singgung Jokowi.
Ia juga kembali khawatir dituding melakukan intervensi jika ada tokoh yang tak bisa mendapatkan kendaraan partai untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilpres.
“Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya," ucap dia.
Karenanya, Jokowi meminta, agar seluruh pihak bersama-sama berpikir dengan akal sehat sebelum melontarkan tudingan-tudingannya kepada Istana maupun Presiden. Kata dia, seluruh pejabat yang duduk di Istana sering kali mendapatkan tudingan dan gampang dicurigai mengintervensi sesuatu hal terkait pemilu.
“Jadi memang repot kita yang duduk di Istana ini, kelihatan gak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke Istana. Tanya aja ke menteri Mensesneg. Kadang-kadang saya tanya, pak kok ini ada seperti ini. Beliau ya gak, saya ya gak tahu, saya tanya ke beliau, beliau juga gak tau,” imbuh Jokowi.
Menyasar Partai Ummat?
Sebelum ini, Ketua Majelis Syura partai Ummat, Amien Rais sempat menyinggung pihak pemerintah terkait tidak lolosnya Partai Ummat sebagai salah satu peserta Pemilu 2024. Kata dia, Partai Ummat selama ini kritis terhadap pemerintah.
Diketahui, Partai Ummat jadi satu-satunya partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual di KPU. Meski belakangan, setelah ada mediasi di Bawaslu, Partai Ummat diberi kesempatan melakukan verifikasi ulang hingga 30 Desember 2022 nanti.
“Partai Ummat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, mungkin ya, karena itu maka telah di-single out, menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan. Partai Ummat tetap akan mengupayakan jalan-jalan yang masih bisa ditempuh, terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu,” ujar Amien dalam sebuah video belum lama ini.
Hingga kemudian, Amien Rais akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena masalah ini. KPU beralasan Partai Ummat tak memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan NTT.
Amien sendiri menilai, KPUD di dua provinsi tersebut telah menyulitkan partainya selama proses verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 23 November 2022.
TERPOPULER
